09 December 2019, 10:00 WIB

76% Karhutla Terjadi pada Lahan Terlantar


Andhika Prasetyo | Humaniora

PROGRAM Lingkungan PBB (United Nations Environment Programme/UNEP) mengeluarkan data terbaru yang menyatakan bahwa luasan hutan dan lahan terbakar di tujuh provinsi di Indonesia, selama Januari-Oktober 2019, mencapai 1,64 juta hektare.

Dari luasan tersebut, sekitar 76% kebakaran terjadi pada lahan terlantar.

Sementara, kebakaran di kawasan hutan tercatat hanya 3%. Angka yang sama juga dicatat pada lahan pertanian kelapa sawit.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan konsesi tidak produktif seperti kawasan terlantar yang tidak dibebani izin memang memiliki potensi karhutla tinggi.

Baca juga: Potensi Energi Surya di Indonesia belum Termanfaatkan Maksimal

Sebaliknya, kawasan yang dibebani izin seperti perkebunan sawit atau hutan tanaman industri memiliki potensi kebakaran rendah.

"Karena kawasan itu memiliki pengawasan yang lebih baik,” ujar Sudarsono melalui keterangan resmi, Senin (9/12).

Oleh karena itu, lanjut dia, untuk memperkecil potensi karhutla, para pemegang konsesi termasuk pemerintah wajib dibebani tanggung jawab termasuk pemberlakukan tanggung jawab mutlak jika konsesinya terbakar.

“Cara pencegahan ini lebih efektif dibandingkan penanggulangan jika sudah terjadi kebakaran," tuturnya.

Pernyataan senada dikemukakan Pengamat Lingkungan dan Kehutanan Petrus Gunarso. Petrus berpendapat tanggung jawab itu akan memaksa setiap pemegang konsesi aktif menjaga konsesi.

Kesetaraan tanggung jawab pemegang konsesi bisa memperkecil terjadinya karhutla sekaligus meminimalisasi kampanye hitam terhadap industri sawit di Indonesia yang selama ini selalu dikambinghitamkan.

“Seharusnya saat terjadi kebakaran hutan di Jawa, Perum Perhutani sebagai BUMN pemegang konsesi hutan bisa diminta pertanggungjawaban dan dikenai sanksi sama seperti korporasi dan masyarakat,” kata Sudarsono.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud menegaskan karhutla di Indonesia tidak terkait pembukaan lahan sawit.

”Naif rasanya jika untuk membeli bibit sawit saja butuh dana Rp25 juta hingga Rp50 juta dan belum termasuk biaya lain seperti pupuk. Kemudian itu semua dibakar,” kata Musdalifah. (OL-2)

BERITA TERKAIT