09 December 2019, 09:00 WIB

Penilaian, Mutu, dan Keadilan Pendidikan


Syamsir Alam Divisi Pengembangan Kurikulum dan Penilaian Yayasan Sukma | Opini

DOK PRIBADI
 DOK PRIBADI
Syamsir Alam Divisi Pengembangan Kurikulum dan Penilaian Yayasan Sukma

BADAN Standar Nasional Pendidikan (BSNP) saat ini dihadapkan pada dua pekerjaan besar. Pertama, menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan ujian nasional (UN) pada 2020, yang desainnya sepertinya akan tetap sama dengan tahun sebelumnya. Kedua, menyelesaikan revisi delapan standar pendidikan yang akan menjadi acuan mutu bagi pengelola pendidikan dalam menjalankan organisasi sekolah/madrasah.

Hasil rumusan standar ini, diharapkan dapat menjawab kebutuhan pendidikan abad ke-21, yang praktik pendi­dikannya difokuskan bukan hanya pada content domain berupa topik-topik bahasan/konsep, melainkan lebih utama pada construct domain, seperti keterampilan berpikir kritis dan inovatif serta pemecah­an masalah dan komunikasi. Kedua pekerjaan besar itu sepertinya saling mendukung jika dikaitkan dengan upaya Kemendikbud/pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan secara berkesinambungan.

Yang pertama, dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu melalui praktik penilaian. Yang kedua, perbaik­an mutu dengan lebih komprehensif melalui pendekatan pembelajaran yang berkualitas di kelas, perbaikan dan peningkatan mutu guru, serta manajemen sekolah.      

Meskipun kedua pekerjaan di atas sepertinya dilakukan BSNP secara simultan, praktiknya akan selalu ada pekerjaan yang lebih didahulukan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah selaku pengelola kebijakan pendidikan nasional, cenderung selalu mengutamakan pemanfaatan instrumen kebijakan penilaian ketimbang membantu sekolah/madrasah memperbaiki pemenuhan delapan standar pendidikan.     

Alasannya sederhana saja, penilaian (UN) lebih mudah dilaksanakan dan secara relatif tidak memerlukan banyak tenaga dan biaya.

Idealnya, UN tetap dapat digunakan sebagai instrumen peningkatan mutu, tapi dengan mengaktifkan fungsi diagnostiknya guna perbaikan kualitas pembelajaran siswa di kelas. Selain itu, data dan informasi UN digunakan sebagai dasar dalam menyusun program pelatihan dan pendampingan guru serta memperkuat kepemimpinan dan manajemen sekolah.

Peran penilaian

Peran penilaian dan akunta­bilitas pendidikan dalam berbagai pemerintahan pascareformasi ini selalu menjadi bahan diskusi menarik, khususnya di kalangan pengelola lembaga pendidikan (termasuk guru), masyarakat/pemerhati pendidikan dan pemerintah sebagai pengelola, serta pengendali kebijakan pendidikan nasional.

Meskipun banyak kritik terhadap rezim penilaian yang mengkhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya penyempitan kurikulum (curriculum constriction) dan pembelajar­an menjadi tidak mendalam (superficial), pengendali kebijakan pendidikan tetap kukuh dengan keyakinannya; UN akan dapat mendorong mutu pendidikan menjadi lebih baik.

Secara tradisional, menurut Robert Linn (2000), penilaian memang telah digunakan sebagai agen perubahan. Bahkan belakangan, banyak negara menggunakan penilaian sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah terhadap pencapaian program pendidikan yang sudah dikerjakan.

Linn mengungkapkan, beberapa alasan yang menjadi daya tarik penilaian bagi pembuat kebijakan/pemerintah menjadikan penilaian sebagai agen perubahan. Pertama, biaya yang dikeluarkan pada kegiatan penilaian relatif rendah jika dibandingkan dengan perubahan, misalnya, mengurangi jumlah siswa dalam satu kelas (reducing class size) agar kegiatan pembelajaran dapat lebih efektif/berkualitas serta menambah waktu pembelajar­an atau merombak/memperbarui kurikulum.

Kedua, mudah dilakukan dan hasilnya juga bisa cepat diperoleh karena penyelenggaraan penilaian dapat dimandatkan pada lembaga penilai­an profesional. Namun, Linn juga mengingatkan pentingnya meneliti dampak program penilaian dan akuntabilitas pada praktik pembelajaran siswa di kelas, termasuk memastikan bahwa informasi yang diberikan program semacam ini valid.

Seiring waktu, jenis dan substansi program penilaian juga telah berubah. Perubahan ini mencerminkan filosofi gerakan perubahan pendidikan yang berbeda. Menurut pendukung reformasi pendidikan terbaru, sebagaimana dikemukakan Stone dan Lane (2003), sejumlah negara sekarang menerapkan program penilaian yang melibatkan tugas berbasis kinerja.

Program semacam ini diperkenalkan sebagai respons terhadap pandangan yang menyatakan bahwa penilaian berbasis standar, sebagaimana ditemukan pada penilaian model tradisional, telah menyebabkan praktik pendidikan menjadi terlalu menekankan pada keterampilan dasar/basic skills (Resnick dan Resnick: 1992). Karena itu, ‘construct domain’ yang merupakan bagian yang sangat penting dari kurikulum dan keterampilan global sering luput dari perhatian/terabaikan.

Pada penilaian berbasis kinerja, sebaliknya sangat mendorong penggunaan pembelajaran strategi dan teknik yang dapat menumbuhkan penalaran, pemecahan masalah, dan komunikasi (National Council on Education Standards and Testing: 1992).

Mutu dan keadilan pendidikan

Sebagaimana uraian di muka, peningkatan mutu pendidikan seharusnya ditempuh dengan berbagai pendekatan yang dilakukan secara simultan, yaitu melalui perbaikan sistem ujian nasional dan dengan membantu sekolah/madrasah dalam pemenuhan seluruh standar pendidikan nasional melalui perbaikan proses pembelajar­an, peningkatan kualitas guru, pimpinan dan manajemen sekolah, serta melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar.

Penekanan berlebihan pada UN dalam mendorong mutu pendidikan hanya akan melahirkan ketidakadilan karena terciptanya kelompok siswa yang digolongkan the winners dan the losers. Padahal, pendidikan bertujuan untuk memberdayakan setiap individu warga, bukan meminggirkan.

Dari hasil pendidikan, diharapkan akan lahir putra-putri bangsa yang berakhlak mulia, terampil, dan produktif sehingga mereka dapat berkonstribusi pada masyarakat di lingkungannya.

Penilaian yang dibutuhkan sekarang ini ialah kegiatan penilaian yang terintegrasi dengan praktik pembelajaran, yang ragamnya sebenarnya sangat banyak, seperti penilaian berbasis kinerja (performance), proyek, portofolio, dan lainnya.

Karena itu, hasilnya akan dapat memberikan informasi secara memadai tentang pencapaian siswa pada setiap tahapan pembelajaran yang diikuti. Juga pada saat yang sama dapat mambantu mereka menemukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran.

Wallahualam bissawab.

BERITA TERKAIT