09 December 2019, 08:55 WIB

Ada Celah Hambat Calon Tercela


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih bisa mengantisipasi mantan narapidana korupsi terpilih di Pilkada 2020. Antara lain, dengan menyosialisasikan riwayat hidup semua kandidat mulai masa kampanye hingga hari pemilihan.

“KPU tetap bisa membuat terobosan soal ini melalui pengaturan teknis dalam tahapan pilkada. Khususnya, menerjemahkan persyaratan­ jujur dan terbuka meng­akui bahwa dirinya ialah mantan napi,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada Media Indonesia, Sabtu (7/12).

Menurut dia, KPU bisa mengatur ketentuan ini lewat peraturan kampanye dan pemungutan suara di TPS. Penyebaran informasi soal calon kepala daerah yang merupakan mantan napi harus dilakukan dalam dokumen profil calon pada masa kampanye maupun dokumen-dokumen sosialisasi KPU.

“Termasuk pula diumumkan di TPS pada hari pencoblosan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi utuh soal riwayat hukum dan rekam jejak calon secara mudah dan masif,” imbuh Titi.

Hal itu diperlukan karena pembuat legislasi belum bersedia memuat larangan eks koruptor dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Titi menilai terlalu banyak kepentingan yang melilit partai sehingga sulit melakukannya.

KPU batal membuat aturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut serta dalam pilkada sebagai calon kepala daerah. Larangan hanya berlaku bagi mantan terpidana bandar narkoba dan  mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, seperti yang tercantum dalam aturan sebelumnya.

Hal itu termuat dalam PKPU No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU tersebut ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Syamsul Luthfi mengaku masih akan memperjuangkan larangan bagi eks koruptor tersebut dalam revisi UU Pilkada.
“Tapi untuk ke depannya DPR sedang memikirkan untuk omnibus law regulasi yang terkait dengan politik, khususnya kepemiluan,” ungkapnya.

Sistem pilkada

Selain polemik larangan mantan napi koruptor maju ke pilkada, kontroversi wacana kembali ke sistem pilkada tidak langsung masih bergulir.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengingatkan penentuan pemimpin daerah langsung oleh masyarakat terbukti mampu melahirkan tokoh-tokoh nasional yang bermutu.

“Argumentasi untuk mengembalikan atau menghilangkan pilkada langsung itu lemah, baik menyoal biaya politik tinggi, konflik, maupun polarisasi,” kata Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte pada diskusi, di Jakarta, kemarin.

Menurut Philips, modal besar diakibatkan proses informal yang meliputi rekrutmen calon kepala daerah tidak transparan serta adanya mahar politik. Adapun tahapan formal pelaksanaan pilkada saat ini justru sudah lebih efisien. (P-2)

BERITA TERKAIT