09 December 2019, 06:25 WIB

Ribuan Warga Hong Kong Kembali Turun ke Jalan


Willy Haryono | Internasional

AFP/ANTHONY WALLACE
 AFP/ANTHONY WALLACE
Ribuan warga Hong Kong ambil bagian dalam aksi demonstrasi di Victoria Park, Minggu (8/12).

PULUHAN ribu demonstran kembali turun ke jalanan Hong Kong, Minggu (8/12). Aksi kali ini digelar oleh Civil Human Rights Front, salah satu grup prodemokrasi terbesar di Hong Kong.

Berbeda dari sebelumnya, seperti dikutip dari BBC, Kepolisian Hong Kong mengeluarkan izin resmi atas aksi unjuk rasa hari ini. Namun, petugas menangkap 11 orang sebelum aksi dimulai dan sebuah pistol ditemukan dalam operasi tersebut.

Aksi protes di Hong Kong yang dimulai Juni lalu dipicu Rancangan Undang-Undang Ekstradisi. Namun, unjuk rasa ini berevolusi dan menjadi gerakan perjuangan menegakkan demokrasi Hong Kong.

"Saya akan berjuang demi kebebasan hingga saya mati," kata June, seorang perempuan berusia 40 tahun yang ikut serta bersama Civil Human Rights Front.

Baca juga: Unjuk Rasa Besar Ultimatum Carrie Lam

Sabtu (7/12), Pemerintah Hong Kong menyerukan adanya kondisi tenang di seantero kota semiotonom tersebut. Pemerintah Hong Kong di bawah Carrie Lam mengaku "sudah belajar dari kesalahan dan siap mendengarkan serta menerima kritik."

Civil Human Rights Front mengatakan ini adalah kesempatan terakhir bagi Pemerintah Hong Kong untuk memenuhi sejumlah tuntutan massa, salah satunya mengenai penyelenggaraan pemilihan umum bebas tanpa campur tangan Tiongkok.

Polisi mengaku telah menemukan sepucuk pistol semiotomatis beserta 105 peluru dalam razia menjelang aksi protes hari ini.

Aparat mengatakan ini adalah kali pertama senjata api ditemukan sejak demonstrasi meletus lebih dari enam bulan lalu

Situasi di Hong Kong kini relatif lebih tenang usai pemilihan umum lokal berlangsung dua pekan lalu. Pemilu berakhir dengan kemenangan para kandidat prodemokrasi.

Hong Kong adalah bekas koloni Inggris, yang sudah dikembalikan ke Tiongkok pada 1997 di bawah sistem "Satu Negara, Dua Sistem." Sistem tersebut menjamin otonomi Hong Kong. (Medcom/OL-2)

BERITA TERKAIT