08 December 2019, 20:05 WIB

CSIS Patahkan Argumentasi Kubu Penolak Pilkada Langsung


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

MI/Pius Erlangga
 MI/Pius Erlangga
Diskusi dengan tema Ancaman Pilkada Tidak Langsung: Amandemen Konstitusi dan Kembalinya Oligarki di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

CENTER for Strategic and International Studies (CSIS) menilai landasan dari wacana pemilihan kepala daerah oleh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat lemah (pilkada tidak langsung). CSIS menilai pilkada langsung masih lebih efektif karena mampu melahirkan tokoh-tokoh nasional yang bermutu.

"Argumentasi untuk mengembalikan atau menghilangkan pilkada langsung itu lemah baik menyoal biaya politik tinggi, konflik, maupun polarisasi," kata Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte pada diskusi bertajuk Politik Akhir Tahun: Ancaman Politik Tidak Langsung, Amendemen Konstitusi dan Kembalinya Oligarki, di Jakarta, Minggu (8/12).

Baca juga: Andre Rosiade Dorong Hukuman Pidana pada Eks Dirut Garuda

Pada kesempatan itu, hadir Politisi Partai Golkar dan PDIP Ace Hasan Syadzily dan Dwi Ria Latifa serta tiga Peneliti CSIS yakni Noory Okthariza, Arya Fernandes, dan Elbert Gani Suryahudaya.

Alasan pertama dari pihak pengusung wacana pilkada tidak langsung adalah efisiensi anggaran. Menurut Philips, kondisi politik informal yang menyebabkan kandidat calon kepala daerah mengeluarkan modal besar akibat proses rekrutmen tidak transparan serta adanya mahar politik.

Sementara itu, sambung dia, tahapan formal pelaksanaan pilkada sudah lebih efisien ketimbang pelaksanaan sebelumnya. Penyelenggara pemilu (KPU) terus menekan biaya pesta demokrasi supaya lebih efisien dengan mengatur tahapan kampanye yang lebih efektif.

"Mahalnya pilkada itu justru karena baik partai maupun kandidatnya tidak siap untuk melakukan kampanye dan untuk mengikuti proses politik pemilihan langsung. Kemudian hubungan dengan konstituen juga renggang sehingga mengambil alternatif lewat cara-cara yang harus mengeluarkan materi," papar Philips.

Alasannya lain, kata dia, menyangkut konflik yang muncul pada pelaksanaan pilkada langsung juga lemah. Berdasarkan penelusuran, pertikaian di level masyarakat lebih banyak terjadi akibat sengketa atau persoalan sumber daya alam.

Alasan polarisasi juga tidak kuat untuk mengembalikan pilkada ke DPRD. Pasalnya hubungan komunikasi antar masyarakat terjaga pascapilkada kecuali terjadi di DKI Jakarta. "Maka tiga alasan yang dijadikan dasar wacana tersebut lemah dan masih dapat terbantahkan," tandas dia. (Cah/A-5)

BERITA TERKAIT