07 December 2019, 23:25 WIB

Pada 2024 Ada 50% ASN Milenial


Akmal Fauzi | Politik dan Hukum

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) menargetkan separuh dari aparatur sipil negara (ASN) ialah generasi milenial pada 2024.

Karena itu, beberapa sistem diberlakukan untuk meningkatkan minat mereka. Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran SDM Aparatur, Adi Junjunan Mustafa, mengungkapkan, pada 2024, Indonesia ingin memiliki birokrasi kelas dunia.

Hal itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Kita mau mencapai itu. Kita sudah hitung, antara teman-teman milenial dan pramilenial, kira-kira 50% : 50% (pada 2024),” ujarnya dalam sebuah diskusi Polemik di Jakarta, Sabtu (7/12).

Selain itu, Adi juga menyebutkan bahwa rencana flexible working arrangement (FWA) yang tengah diwacanakan saat ini mendapat animo positif.
Ia sudah membicarakannya dengan ASN milenial dalam beberapa kesempatan. “Pas masuk ke wacana itu, milenial senang,” imbuh dia.

Saat ini ia memperkirakan 20% dari total sekitar 4,3 juta ASN ialah milenial.  Ia yakin target 50% bisa tercapai di 2024.

Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan menambahkan ada sejumlah masalah mentalitas yang kerap melekat di ASN, di antaranya ialah mentalitas sebagai seorang priyayi. “Seolah ASN yang berkuasa. Ini belum hilang sampai sekarang,” ujar Djohan. Menurut Djohan, itu terjadi, yakni soal pelayanan yang lambat. ASN cenderung membuat persoalan yang mudah menjadi lebih sulit, bukan sebaliknya. Djohan juga menyoroti proses­ rekrutmen yang manja. Artinya, para pelamar cenderung memiliki kekerabatan dengan ASN.

“Namun, sekarang sudah diubah sistem CAT. Jadi, kalau tak lolos, tak bisa diterima.’’


Meresahkan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi, menilai wacana yang dilempar ke publik terkait ASN saat ini meresahkan. Keresahan itu disebabkan wacana yang disampaikan secara parsial atau tidak menyeluruh.

Arwani meminta Kemenpan-Rebiro menyampaikan wacana terkait ASN secara komprehensif.

“Ini isunya parsial seperti dicicil. Jadi, saya minta Kemenpan-Rebiro ini betul-betul mampu menyampaikan ke publik bahwa ada banyak hal yang mau dan akan dikerjakan bahkan sudah dikerjakan,” ujarnya.

Wacana terkait ASN muncul, baik disampaikan Presiden Joko Widodo secara langsung maupun melalui kementerian, seperti wacana penghapusan eselon 3 dan 4, penambahan hari libur bagi ASN, hingga ASN bisa bekerja di rumah.

“Ini kalau tidak terselesaikan sebelumnya tidak melalui kajian atau uji publik, ini juga bikin resah. Keresahan di bawah ini juga memengaruhi kinerja mereka.

Gebrakannya oke, tetapi saya minta konsistensinya,” ujarnya.  Namun, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Rudiarto Sumarwono mengatakan tidak semua ASN bisa bekerja dengan sistem flexible working arrangement yang diwacanakan pemerintah.
 
“Hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa dikerjakan secara fleksibel. Ada mekanisme, yang penting output-nya terjaga,” kata Rudi.

Ia menambahkan, pegawai yang berhubungan dengan sektor pelayanan publik tetap harus menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa di kantor pelayanan.

“Pekerjaan fleksibel itu hanya diberikan kepada orang yang menunjukkan kinerja yang baik dan juga ada penga­turan serta indikator penilaian kinerja juga sebagai kontrol. (P-1)

BERITA TERKAIT