06 December 2019, 09:07 WIB

Tunggak Pajak Rp5,4 miliar, Mall Bay Walk Pluit Dipasangi Stiker


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

Medcom
 Medcom
Pemasangan stiker dilakukan tepat di kaca pintu masuk Mall Bay Walk Pluit, Jakarta Utara.

MALL Bay Walk Pluit, Jakarta Utara dipasangi stiker penunggak pajak. Pemasangan stiker dilakukan tepat di kaca pintu masuk utama mall tersebut.

Mall Bay Walk Pluit diketahui menunggak pajak sebesar Rp3,5 miliar untuk gedung dan Rp1,9 miliar atas lahan parkir apartemen.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan pemasangan stiker hingga plang besar penunggak pajak dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Cara ini dinilai cukup efektif membuat penunggak melunasi pajak.

"Ini cukup efektif karena ada 'moral hazard' di mereka, membuat mereka malu. Jadi biasanya langsung bayar," kata Faisal di Gedung DPRD DKI, Kamis (5/12).

BPRD DKI menurut Faisal telah melakukan upaya-upaya persuasif sebelum adanya penempelan stiker ini. Upaya persuasif tersebut dimulai dari pengiriman surat himbauan yang berlanjut pada surat teguran pertama hingga kedua.

Jika pajak tidak juga dibayarkan, upaya selanjutnya adalah pengiriman surat pemberitahuan pemasangan stiker.

Sebelum dipasang stiker, BPRD akannmengundang Kasie Pemerintahan Kelurahan untuk merapatkan dengan tujuan wajib pajak agar segera membayar tunggakan pajak dan pendekatan persuasif.

"Kalau masih bandel juga, pasang stiker penunggak pajak. Kalau masih bandel juga, lanjut pasang spanduk ukuran 6X1 meter," ungkapnya.

Jika masih membandel, barulah akan dilakukan pemasangan plang penunggak pajak.

Upaya selanjutnya yakni dilakukan penagihan aktif oleh Penyidik PNS dan juru sita bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK RI.

"Sebelum dilakukan penagihan aktif lewat jurusita, diundang rapat bersama wajib pajak yang bandel. Kalau misalnya masih cuek atau tidak menanggapi, dilakukan pembacaan surat paksa oleh juru sita yang didampingi oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan dan KPK RI," tegasnya.

Tindakan tegas terakhir yakni pencabutan izin operasi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI yang dilanjutkan penyitaan aset.(Put/OL-09)

BERITA TERKAIT