06 December 2019, 09:40 WIB

Pemangkasan Eselon Ubah Pola Pikir ASN


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PEMANGKASAAN eselon III dan IV bakal memaksa aparatur sipil negara (ASN) mengubah pola berpikir. Mereka didesak untuk memutar otak demi memperlancar kerja birokrasi.

"Mau tidak mau, suka tidak suka dipaksa. Jadi siapa pun yang tidak mumpuni dan berdedikasi seperti yang diharapkan oleh UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 didorong dan dianjurkan untuk pensiun dini," kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemangkasan eselon memaksimalkan fungsi birokrasi. Kendati miskin struktur, birokrasi ke depan bakal kaya fungsi. Jika ASN telah bekerja sesuai fungsinya, orientasi kerja bakal meningkat.

Dia menjelaskan tanggung jawab eselon I dan II juga lebih sesuai dengan fungsinya. Pasalnya, eselon I dan II kerap menyerahkan tugas mereka kepada eselon III dan IV. "Mereka dengan kepemimpinan tentu harus mempertanggungjawabkan. Jangan yang sifatnya kebijakan, hal yang menentukan itu disuruh saja anak buahnya," ungkap Siti.

Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo seusai dilantik sebagai presiden periode 2019-2024, Minggu, 20 Oktober 2019. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.

Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.

"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Siti yang juga anggota tim reformasi birokrasi, menyebut kinerja ASN di Indonesia dapat mencontoh Singapura. Pemangkasan eselon III dan IV menjadi langkah awal. "Jangan jauh ke Jepang atau Korea Selatan. Singapura saja itu luar biasa. Tentu kita ingin membangun birokrasi yang profesional," imbuhnya.

Dia menilai birokrasi negara tetangga begitu maju. ASN benar-benar menjalankan fungsinya. "Enggak ada mindset mereka itu ke politik atau apalah. Karena memang passion mereka sudah menghayati betul-betul sebagai ASN."

 

Ganggu visi presiden

Perihal rencana menambah hari libur ASN menjadi Jumat, Sabtu, dan Minggu dinilai berpotensi mengganggu visi reformasi birokrasi Presiden Jokowi. "Jangan sampai wacana penambahan libur ASN justru kontraproduktif dengan visi Presiden," ucap pengamat kebijakan publik dan politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

Presiden, kata dia, ingin menggenjot kinerja ASN demi pembangunan. Misalnya, merombak sistem birokrasi yang dinilai kurang produktif, salah satunya dengan memangkas eselon III dan IV.

Oleh karena itu, ia meminta KASN mengkaji lebih dalam wacana penambahan hari libur itu. Harus ada jaminan penambahan hari libur akan meningkatkan produktivitas ASN. "Apakah sudah ada riset yang mengukur, adanya jaminan jumlah hari kerja berpengaruh terhadap apa yang dihasilkan," tukasnya.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto mempersiapkan skema jam kerja bagi ASN. Skema itu memungkinkan mereka mendapatkan tambahan libur menjadi Jumat, Sabtu, dan Minggu. (Medcom/P-3)

BERITA TERKAIT