06 December 2019, 09:20 WIB

Empat RUU Warisan Masuk Prolegnas Prioritas


Media Indonesia | Politik dan Hukum

MI/MOHAMAD IRFAN
 MI/MOHAMAD IRFAN
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) berbincang dengan pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR.

SEBANYAK 50 rancangan undang-undang (RUU) masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas periode 2020. Empat RUU di antaranya merupakan warisan yang sudah dibahas DPR periode sebelumnya.

 "Menetapkan prolegnas RUU prioritas tahun 2020 sebanyak 50 RUU dan dari RUU prioritas tahun 2020 tersebut terdapat empat RUU carry over (warisan)," kata Ketua Panja Prolegnas Rieke Diah Pitaloka saat memimpin rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) bersama Menteri Hukum dan HAM di Ruang Baleg DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

RUU warisan yang merupakan usulan pemerintah meliputi, yakni RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Bea Materai. Adapun, satu RUU berasal dari DPR, yakni RUU Mineral dan Batu Bara.

"RUU yang masuk carry over tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam tentang atas pasal-pasal yang mendapatkan perhatian khusus dari publik," ujar Rieke.

DPR mengeluarkan RUU Keuangan Negara dari prolegnas prioritas 2020. RUU itu masuk daftar panjang. Hal itu atas usulan dari Kementerian Keuangan.

"Kemudian, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan masuk menjadi prioritas usulan dari Komisi XI DPR. RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati ditarik dari prioritas RUU tahun 2020, dan masuk long list atas permintaan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup," jelas dia.

Selanjutnya, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk daftar kumulatif terbuka. DPR juga memasukkan pembahasan RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta RUU Kepulauan dalam Prolegnas 2020.

Usulan prolegnas tersebut akan dibawa ke paripurna setelah disetujui seluruh anggota rapat. "Proglenas RUU 2020 dapat diterima?" tanya Rieke.

Seluruh anggota rapat kompak sepakat. Palu diketok menandakan prolegnas tersebut telah disetujui dan segera disahkan di paripurna DPR.

Di antara 50 RUU Prolegnas 2020 terdapat RUU-RUU omnibus law, seperti RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional, dan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja. (Medcom/Ant/P-2)

 

BERITA TERKAIT