06 December 2019, 08:40 WIB

Menlu Ungkap Perjuangan Perempuan dalam Demokrasi


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

NETUMBO Nandi-Ndaitwah mungkin berasal dari negara yang masih muda dalam urusan demokrasi. Namun, ia tidak sungkan berbagi pengalaman proses demokrasi di negaranya.

Tidak ada yang lebih berat ketimbang menghadapi politik warna kulit. Apalagi, hidup di negara yang memandang sebelah mata peran perempuan. Begitulah yang dialami perempuan Namibia di masa lalu.

"Ketika kami merdeka, perempuan mendapat diskriminasi ganda. Karena di sana masih berlaku rezim apartheid yang memisahkan kulit putih dan kulit hitam. Bahkan berkulit putih pun tidak mendapat hak yang sama," ujar Nandi-Ndaitwah yang menjabat Menteri Luar Negeri Namibia.

Nandi-Ndaitwah menjadi panelis dalam sesi Panel Menteri dengan tema Women leadership, inclusion, and the State of democracy pada gelaran Bali Democracy Forum ke-12 di Nusa Dua Convention Centre, kemarin.

Tema demokrasi dan inklusivitas tersebut mendapat nyawa dalam panel yang menghadirkan empat wanita tangguh. Selain Nandi-Ndaitwah, panel  menampilkan Menlu Australia Marise Payne, Menlu Kenya Monica Juma, dan Menlu RI Retno Marsudi, sebagai panelis.

Nandi-Ndaitwah menyebut pemerintah Namibia sudah berkomitmen pada kesetaraan gender. Kini perempuan di Namibia punya hak yang sama. Bahkan 47% anggota parlemen Namibia ialah perempuan.

Berbincang tentang peran perempuan dalam demokrasi, Indonesia mencatat peran perempuan dalam Kongres Wanita Indonesia prakemerdekaan. Menlu RI Retno Marsudi mengulik sejarah tentang peran di Indonesia.

"Ada hal yang sangat menarik di negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Demokrasi dan pemberdayaan saling bertautan. Pergerakan perempuan di Indonesia dimulai Kongres Wanita pada 1928. Itu 17 tahun sebelum kemerdekaan. Kami memperingatinya sebagai Hari Ibu," ujar Retno.

Selanjutnya, peran perempuan di Indonesia semakin berkembang. Retno menyampaikan komposisi perempuan di legislatif kini lebih dari 20% dari 575 jumlah anggota DPR. Jumlah itu meningkat signifikan 22% dari 2014 yang hanya 97.

Retno juga sempat bercerita tentang kondisi Kementerian Luar Negeri saat ia masuk yang hanya memiliki 8 perempuan dalam jajaran 70 diplomat baru. Kini perbandingannya mencapai 50-50 untuk laki-laki dan perempuan.

"Keterwakilan perempuan adalah tes sesungguhnya untuk demokrasi," tegas Retno. (Zuq/P-2)

BERITA TERKAIT