05 December 2019, 21:33 WIB

Mengukur Kualitas Demokrasi dari Keterwakilan Perempuan


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

NETUMBO Nandi-Ndaitwah mungkin berasal dari negara yang masih muda dalam urusan demokrasi. Namun, ia tak sungkan untuk berbagi proses demokrasi yang berlaku dan berjalan di negaranya. Tak ada yang lebih berat dibanding menghadapi politik warna kulit. Apalagi hidup di negara yang memandang sebelah mata peran perempuan. Begitulah gambaran yang dialami Nandi-Ndaitwah yang berasal dari Namibia.

“Ketika kami merdeka, perempuan mendapat diskriminasi ganda. Karena disana masih berlaku rezim apartheid yang memisahkan kulit putih dan kulit hitam. Bahkan berkulit putih pun tidak mendapat hak yang sama,” ujar Nandi-Ndaitwah.

Nandi-Ndaitwah menjadi panelis dalam sesi Panel Menteri dengan tema Women Leadership, Inclusion, and the State of Democracy pada gelaran BDF ke-12 di Bali Nusa Dua Convention Centre (5/12).

Panel ini menjadi istimewa dalam acara yang bertema Demokrasi dan Inklusivitas. Tema tersebut mendapat nyawa dalam panel yang menghadirkan 4 wanita tangguh itu. Mereka berbincang dan berbagi tentang peran mereka dalam proses demokrasi.Inklusivitas demokrasi tak akan bermakna tanpa melibatkan perempuan.

Beruntung, Pemerintah Namibia berkomitmen pada kesetaraan gender. Kini perempuan di Namibia punya hak yang sama. Bahkan 47% anggota parlemen Namibia adalah perempuan. Bahkan Netumbo Nandi-Ndaitwah saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Namibia.

Selain Menlu Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah, panel tersebut juga menghadirkan tiga Menlu wanita lainnya, yakni Menlu Australia Marise Payne, Menlu Kenya Monica Juma, dan Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi.

Berbincang tentang peran perempuan dalam demokrasi, Indonesia mencatat peran perempuan dalam Kongres Wanita Indonesia sebelum era kemerdekaan. Menlu RI Retno Marsudi mengulik sejarah tentang peran di Indonesia.

“Ada hal yang sangat menarik di negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Demokrasi dan pemberdayaan saling bertautan. Pergerakan perempuan di Indonesia dimulai oleh Kongres Wanita pada 1928. Itu 17 tahun sebelum kemerdekaan. Kita memperingatinya sebagai Hari Ibu,” ujar Retno.

Selain itu, Retno juga mengungkapkan pemberdayaan perempuan hanya akan berhasil jika didukung banyak factor seperti pendidikan, keluarga, masyarakat, dan kebijakan. Tanpa itu, mustahil pemberdayaan perempuan terwujud.

Retno juga menyampaikan komposisi perempuan di legislatif lebih dari 20% dari 575 jumlah anggota DPR. Jumlah itu meningkat signifikan 22% dari 2014 yang hanya 97. Sektor swasta juga tak kalah, 70% usaha kecil menengah dijalankan perempuan. Retno juga sempat bercerita tentang kondisi kementerian luar negeri saat ia masuk, hanya 8 perempuan dari 70 diplomat baru. Kini, perbandingan diplomat baru mencapai angka 50-50 untuk laki-laki dan perempuan.

“Keterwakilan perempuan adalah tes sesungguhnya untuk demokrasi,” tegas Retno.

Senada, Menlu Australia Marise Payne juga mengungkapkan komposisi perempuan di parlemen Australia mencapai 50-50. Menurutnya, demokrasi membutuhkan kerja yang konsisten, termasuk mengupayakan keterwakilan perempuan.

Menlu Kenya Monica Juma mengungkapkan bahwa inklusivitas yang membawanya dari Afrika ke Bali untuk BDF ke-12. Sebab itu, demokrasi adalah jaminan untuk kesejahteraan social. Ia juga mengungkapkan bahwa peran perempuan tidak hanya sebatas di pemerintahan. Perempuan juga harus berperan dalam banyak hal, termasuk ekonomi. (OL-8)

BERITA TERKAIT