05 December 2019, 20:52 WIB

Bawaslu Minta Diberi Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan


Putra Ananda | Politik dan Hukum

MI/Andry Widyanto
 MI/Andry Widyanto
Ketua Bawaslu Abhan di  Konfrensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu

KETUA Badan Pengawas pemilu Abhan berharap pemerintah dan DPR mau melakukan revisi maupun kodifikasi tentang UU Pilkada dan UU Pemilu.

Hal itu dilakukan untuk mengakomodir keinginan Bawaslu yang menginginkan tambahan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan pelanggaran administratif yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu.

"Tentu itu yang kami harapkan memang kewenangan penyidikan dan penuntutan ada di Bawaslu. Sehingga Bawaslu punya penyidik dan penuntut sendiri seperti layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Abhan dalam Konfrensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Abhan, nantinya Bawaslu bisa menerbitkan sprindik dalam mengatasi pelanggaran pemilu. Dengan begitu proses pemberian sanksi administratif pelanggaran Pemilu bisa lebih cepat dilakukan. Misalnya, diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melanggar ketentuan Pemilu.

"Soal kesiapan SDM bisa mengacu seperti di KPK dengan meminta dari tenaga kepolisian yang diperbantukan tapi sudah lepas tugas kepolisainnya," ujarnya.

Baca juga : Bawaslu Klaten Sosialisasi Pengawasan Partisipasif

Abhan melanjutkan, sebetulnya Bawaslu sudah memiliki Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu). Namun Abhan menilai kinerja Gakumdu belum terlalu efefktif karena terbentur prosedural dalam melakukan penyidikan dan penuntutan yang melibatkan 3 instansi sekaligus yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

"Sementara ini Gakkumdu hanya piket saja di kami. Karena perintahnya tetap di polisi. Di awal mesti seperti itu. Kita nanti bisa pelatihan dan semacamnya, serta kita minta penyidik dari polisi tapi dia sudah orang Bawaslu. Itu yang ideal," ujarnya.

Menurut Abhan, hal ini dapat dilakukan jika pemerintah dan DPR mengakomodir melalui revisi UU. Pasalnya selama ini masih ada cukup banyak kasus pelanggaran pemilu yang belum tuntas di proses penydikan padahal alat bukti sudah cukup lengkap.

"Tergantung di Senayan sana mau memperkuat Bawaslu atau sebaliknya," ujarnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT