04 December 2019, 07:45 WIB

Pemprov DKI Jamin tidak Ada Kenaikan Tarif Transportasi


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

MI/PIUS ERLANGGA
 MI/PIUS ERLANGGA
enumpang menggunakan moda transportasi Kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) jurusan Stasiun Velodrome Rawamangun menuju Stasiun Pegangsaan 2

ANGGARAN subsidi atau Public Service Obligation (PSO) transportasi yang diusulkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020 mengalami pengurangan.

Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin pengurangan nilai subsidi tidak akan berdampak pada tarif layanan transportasi di ibu kota.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Keuangan Sri Haryati menyebut subsidi bukan dikurangi melainkan jumlahnya disesuaikan untuk kebutuhan sampai Oktober 2020.

"Sisanya masih ada kesempatan mengajukan lagi di APBD Perubahan. Kita jamin itu tetap ada. Tidak otomatis berdampak pada tarif. Banyak mekanismenya untuk menuju kenaikan tarif," kata Sri di Balai Kota, Selasa (3/12).

Sri pun menegaskan standar pelayanan minimum (SPM) tidak boleh berkurang meski Pemprov DKI dalam pembahasan Rancangan APBD 2020 sejauh ini baru bisa menyediakan PSO hingga Oktober 2020.

Baca juga: Mulai Dikerjakan Maret Tahun Depan, MRT Fase 2 Beroperasi 2024

Hal itu pun telah ia tegaskan kepada Direktur PT Trans-Jakarta Agung Wicaksono.

"Saya sudah bicara dengan Pak Agung. Kami berkomitmen pelayanan jangan sampai kurang. Tidak ada excuse," tegasnya.

Pemprov DKI Jakarta pun tidak berdiam diri dan tidak mengembangkan BUMD transportasinya. Para BUMD didukung agar bisa meningkatkan pendapatan dari sisi nontiket atau 'nonfarebox'.

PT MRT Jakarta misalnya telah berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp225 miliar dari pendapatan nontiket berupa iklan, penjualan hak nama stasiun, telekomunikasi, dan retail.

Diliriknya pendapatan nonfarebox bertujuan mengembangkan bisnis BUMD sehingga nantinya dapat meringankan subsidi serta membantu operasional BUMD dalam memperluas layanan.

"Untuk Trans-Jakarta juga sama. Kita sudah inbrengkan aset sebesar Rp1 triliun lebih untuk mendukung supaya mereka mulai bisa menatap kerja sama untuk meraih pendapatan nontiket. Kalau aset-aset yang jelek ya sudah kita minta kaji supaya mereka ini hanya dapat dagingnya istilahnya," ungkap Sri.

Dalam pembahasan KUAPPAS 2020 di Komisi B, didapati anggaran subsidi untuk tiga BUMD transportasi dikurangi karena adanya efisiensi untuk menyesuaikan dengan proyeksi pemasukan pendapatan tahun depan yang menurun dibandingkan proyeksi di awal tahun.

Subsidi untuk MRT Jakarta menurun dari Rp938 miliar menjadi Rp825 miliar. Subsidi untuk LRT Jakarta menurun dari Rp527,5 miliar menjadi Rp439,6 miliar. Sementara untuk Trans-Jakarta subsidinya menurun dari Rp4,19 triliun menjadi Rp3,29 triliun.

"Pertimbangan memotong di pos transportasi juga karena kita melihat tren penyerapan. Kalau transportasi kita sudah ada evaluasi dan kajiannya bahwa mereka ketika di bulan sekian itu sudah menyerap berapa dan masih baik-baik saja ketika kita potong di sini," ungkapnya.

Sementara itu, KUAPPAS 2020 baru saja disahkan pada Kamis (28/11) lalu dan Pemprov DKI bar saja mengajukan Rancangan APBD 2020 kemarin berbasis pada draf KUAPPAS 2020.

Pembahasan RAPBD 2020 akan kembali dilakukan hari ini dan ditargetkan selesai pada 11 Desember mendatang. (OL-2)

BERITA TERKAIT