03 December 2019, 22:25 WIB

Banyak Penugasan, Bulog Rawan Bangkrut


Andhika Prasetyo | Ekonomi

MI/Andry Widyanto
 MI/Andry Widyanto
pekerja mengangkut beras di gudang Bulog di Sunter, Jakarta Timur

PERUM Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara yang dikategorikan rawan bangkrut.

Hal itu tercermin dari z-score perseroan yang berada pada zona distress alias lampu merah dengan nilai 0,93. Z-score adalah indikator untuk mengukur kerentanan perusahaan untuk mengalami kebangkrutan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengakui bahwa pihaknya kini tengah dalam masa yang sulit.

"Kalau dilihat dari manajemen kita, mau dikatakan bangkrut, bisa iya, bisa tidak," ujar Tri di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12).

Selama ini, Bulog sudah selalu menjalankan tugas yang diberikan pemerintah. Tetapi, di sisi lain, hak-hak perseroan kerap dikesampingkan.

Baca juga : Bulog Baru Salurkan Beras Satu Juta ton Sepanjang Tahun Ini

Sebagaimana diketahui, banyak kegiatan perseroan seperti penyaluran beras yang regulasinya tidak jelas. Salah satunya penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bencana alam.

Perum Bulog berpotensi menelan kerugian sampai Rp39 miliar karena sampai sekarang tidak ada jaminan pembayaran yang semestinya diatur Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial.

Sekain itu, ada pula persoalan penggantian pembayaran beras CBP turun mutu yang sampai sekarang belum diatur di Kementerian Keuangan.

"Jadi sekarang tinggal bagaimana pemerintah saja. Bagaimana penggantian untuk beras-beras yang sudah dikeluarkan," tutur Tri.

Sedianya, Bulog sempat disuntikkan modal negara sebesar Rp3 triliun pada 2015. Namun, itu tidak digunakan untuk memperkuat kinerja keuangan tetapi untuk modal kerja perseroan.

Baca juga : Beras Turun Mutu akan Dilelang untuk Kebutuhan Lain

"Lagi pula Rp3 triliun itu tidak besar. Hanya cukup untuk pengadaan beras 300 ribu ton. Padahal penugasan kita saja 1,5 juta ton setiap tahun" jelasnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan keuangan 2018, kerugian yang harus ditanggung oleh Bulog mencapai Rp961,78 miliar. Adapun, sepanjang Januari-September 2019, kerugian perseroan sudah sebesar Rp955 miliar dari segmen Public Service Obligation (PSO) atau penugasan pemerintah.

Hingga akhir 2018, Bulog tercatat memiliki tanggungan utang kepada perbankan sebesar Rp28 triliun karena beban penugasan pemerintah yang tidak disertai regulasi memadai. (OL-7)

BERITA TERKAIT