04 December 2019, 05:15 WIB

Di Bengawan Solo, Toleransi Ganjar Hanya 1 Tahun


MI | Nusantara

Dok. MI
 Dok. MI
Sungai Bengawan Solo

SETAHUN ke depan, Sungai Bengawan Solo belum akan lepas dari hadangan limbah. Namun, sesuah itu, perusahaan yang masih membuang limbah tanpa diolah akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Ancaman itu dilontarkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Gemas dengan kondisi sungai legendaris yang mendunia itu, ia mengumpulkan 15 pengusaha besar yang perusahaannya berada di aliran Bengawan Solo di kantornya, kemarin. Puluhan perwakilan industri sedang, UKM dan peternakan, juga datang.

“Saya memberi waktu selama 12 bulan kepada mereka untuk memperbaiki sistem pengolahan limbah. Selama kurun waktu itu, aktivitas pembuangan limbah ke sungai harus dihentikan,” tegas Ganjar.

Saat perbaikan sistem pengolahan limbah memakan waktu tidak cukup satu tahun, ia mensyaratkan perusahaan harus meminta izin khusus dari gubernur.
“Nanti akan kami pantau perkembangannya.”

Posisi perusahaan pencemar tersebar mulai dari Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Solo, Boyolali sampai Blora. Ganjar mengakui untuk perusahaan besar tidak ada persoalan untuk membangun instalasi pengolahan limbah yang baik.
Namun, perusahan sedang dan UKM sangat terkendala. “Industri batik, tahu, dan ciu yang ada di aliran sungai itu, sangat sulit. Karena itu, saya menawarkan untuk membangun IPAL bersama, yang juga difasilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” tandasnya.

Pencemaran di Bengawan Solo sudah sangat serius. Limbah pabrik membuat air menjadi hitam, ikan mati dan PDAM tidak berani menggunakannya sebagai air baku. Di aliran ini ada 142 industri kecil alkohol, 37 industri tahu, puluhan industri batik serta industri peternakan.

Di Sumatra Utara, pemerintah provinsi mencanangkan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah untuk mengurangi timbunan sampah. Pencanangan gerakan itu dipusatkan di Kabupaten Deliserdang, kemarin.

“Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mengelola sampah. Dengan pemilahan di rumah tangga, pemerintah daerah lebih mudah melakukan pengangkutan dan pengelolaan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Binsar Situmorang. (HT/YP/N-2)

BERITA TERKAIT