03 December 2019, 13:45 WIB

Lagi, 125 Fintech Peer to Peer Lending Ilegal Ditemukan


Ihfa Firdausya | Ekonomi

Ilustrasi
 Ilustrasi
Ilustrasi Fintech.

SATGAS Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 125 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhir November lalu.

Ketua SWI Tongam L Tobing menyebut kegiatan fintech peer to peer lending ilegal ini masih banyak beredar lewat website maupun aplikasi serta penawaran melalui SMS.

"Kami meminta masyarakat untuk berhati-hati sebelum melakukan pinjaman secara online dengan melihat apakah aplikasi peer to peer lending tersebut telah terdaftar di OJK atau belum,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Selasa (3/12).

Sebelumnya pada 7 Oktober 2019, SWI juga telah menindak 133 entitas fintech peer to peer lending ilegal.

Total entitas fintech peer to peer lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi sampai dengan November 2019 sebanyak 1.494 entitas.

"Sementara sebanyak 1.898 entitas sudah ditindak oleh Satgas Waspada Investasi sejak 2018 hingga November 2019," imbuhnya.

Baca juga: Target Penjaminan Jamkrindo di 2020 Rp231,5 Triliun

Tongam mengatakan SWI terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk 13 kementerian/lembaga di dalam Satgas Waspada Investasi dan sejumlah pihak terkait seperti asosiasi fintech.

Hal ini untuk mencegah masyarakat menjadi korban dari fintech peer to peer lending ilegal. Antara lain dengan memperbanyak sosialisasi dan informasi mengenai bijak meminjam di fintech peer to peer lending dan membuka layanan pengaduan Warung Waspada Investasi.

“Kami mengajak semua anggota Satgas untuk semakin aktif bersama-sama melakukan pencegahan maraknya fintech peer to peer lending ilegal dan investasi ilegal untuk melindungi kepentingan masyarakat,” katanya.

Satgas Waspada Investasi terdiri dari 13 kementerian/lembaga. Di antaranya OJK, Bank Indonesia, Kementerian Kominfo, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kemendagri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kemendikbud, Kemenristek, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, PPATK, dan BKPM.

Di sisi lain, hingga akhir November, SWI juga telah menghentikan 182 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Kegiatan usaha tanpa izin tersebut terdiri dari 164 perdagangan forex tanpa izin, 8 investasi money game, 2 equity crowdfunding ilegal, 2 multi level marketing tanpa izin. Lainnya adalah perdagangan kebun kurma, investasi properti, penawaran investasi tabungan, penawaran umrah, investasi cryptocurrency tanpa izin, dan koperasi tanpa izin masing-masing satu kasus.

Menurut Tongam, kegiatan 182 entitas ini berbahaya karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

"Satgas Waspada Investasi juga mengimbau kembali kepada masyarakat untuk tidak ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh entitas PT Kam And Kam (Memiles), karena merupakan kegiatan yang ilegal dan tidak memiliki izin dari otoritas seperti tercantum pada siaran pers pada tanggal 2 Agustus2 2019," jelasnya.

Sepanjang 2019, SWI telah menghentikan sebanyak 444 entitas kegiatan usaha yang diduga dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas juga menyatakan bahwa ada satu entitas yang sebelumnya ditindak oleh Satgas dan kini telah mendapatkan izin usaha. Ia adalah PT Sinergi Rezeki Ananta yang memperoleh izin berupa SIUPL untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi level marketing. (OL-2)

BERITA TERKAIT