03 December 2019, 12:00 WIB

Komisi III Minta Pengamanan Hakim Dievaluasi


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

Dok MI
 Dok MI
Ilustrasi

ANGGOTA Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi mengatakan perlu ada evaluasi terkait sistem pengamanan hakim. Hal itu dikatakannya setelah adanya dugaan pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaludin.

Jamaludin tewas di kebun sawit milik warga di Dusun II Namo Bintang, Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang.

Aboebakar mengatakan perkara tersebut perlu dibongkar sehingga diketahui siapa pelakunya dan apa motifnya. Dengan begitu, motif terjadinya dugaan pembunuhan tersebut dapat diketahui.

"Jika memang dugaan pembunuhan yang terjadi berkaitan dengan perkara yang ditangani, perlu ada evaluasi tentang pengamanan para hakim," ujar Aboebakar, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12).

Baca juga: DPR Memahami belum Keluarnya SKT FPI

Dijelaskan Aboebakar, sebenarnya mengenai jaminan keamanan untuk para hakim sudah diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, ia menganggap jaminan keamanan maksimal belum dapat diberikan untuk para hakim.

"Ke depan, jika memang banyak persoalan keamanan yang dialami para hakim, MA perlu duduk bersama dengan Polri untuk mendiskusikan mengenai pengamanan tersebut," ujar Aboebakar.

Hakim PN Medan Jamaluddin ditemukan tewas di mobil miliknya di area kebun sawit Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (29/11).

Jasadnya dibawa ke RS Bhayangkara untuk diautopsi. Jenazah Jamaluddin kemudian dipulangkan ke Nagan Raya, Aceh. (OL-2)

BERITA TERKAIT