03 December 2019, 10:40 WIB

Eks Ketua KPPU Diperiksa Terkait Distribusi Gula


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

MI/PERMANA
 MI/PERMANA
Mantan Ketua KPPU Syarkawi Rauf.

MANTAN Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III pada 2019.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IKL (I Kadek Kertha Laksana), Direktur Pemasaran PTPN III," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Syarkawi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai komisaris utama PTPN VI. Penyidik komisi antirasuah juga memanggil Ketua Andalan Petani Rakyat Indonesia (APTRI) X H Mubin dan Ketua APTRI XI Sunardi Edi Sukamto.

Syarkawi sebelumnya disebut dalam surat dakwaan Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo, Pieko Njotosetiadi. Syarkawi diduga menerima S$190.300 atau setara Rp1,9 miliar dalam dua tahap.

Suap sebesar S$50 ribu atau setara Rp516 juta diberikan di Hotel Santika, Jakarta Selatan pada 2 Agustus 2019. Pada 29 Agustus 2019, Pieko kembali mengguyur Syarkawi sebesar S$140.300 atau sekitar Rp1,45 miliar. Uang itu diserahkan melalui Kadek Kertha.

Pieko diduga memberikan uang tersebut untuk menghindari kesan adanya praktik monopoli perdagangan melalui long term contract (LTC) oleh perusahaannya. Pasalnya, dua perusahaan Pieko, yakni PT Fajar Mulia Transindo dan PT Citra Gemini Mulia selama beberapa periode selalu memperoleh mekanisme pembelian gula.

Dalam kasus itu, Kadek ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PTPN III Dolly Pulungan dan Pieko Nyotosetiadi dalam kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PTPN III pada 2019. Dolly dan Kadek sebagai penerima suap, sedangkan Pieko pemberi suap.

Dolly melalui Kadek diduga menerima suap sebesar S$345 ribu dari Pieko. Suap tersebut diberikan terkait distribusi gula di PTPN III yang digarap Pieko.

Dolly dan Kadek selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Dhk/Ant/P-3)

BERITA TERKAIT