03 December 2019, 09:40 WIB

DPR Memahami belum Keluarnya SKT FPI


Golda Eksa | Politik dan Hukum

MI/ROMMY PUJIANTO
 MI/ROMMY PUJIANTO
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meyakini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki pertimbangan hingga belum mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) organisasi massa Front Pembela Islam (FPI).

"Mungkin dalam hal ini, Mendagri dalam situasi politik terakhir. Kemarin situasi di Indonesia mempunyai parameter terhadap pengeluar-an SKT. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang di dalam SKT itu kemudian menjadi polemik," kata Dasco.

Belakangan diketahui, Menteri Agama Fachrul Rozi telah mengeluarkan rekomendasi pemberian SKT untuk FPI.

Namun, Mendagri Tito Karnavian meminta Menag mengkaji kembali visi-misi dan AD-ART FPI yang masih dipersoalkan. "Saya sarankan agar kedua belah pihak melakukan koordinasi supaya kemudian SKT-nya bisa berjalan dengan baik karena kalau tarik-tarikan begini ya nanti enggak selesai-selesai," ujar Dasco.

DPR membuat tim kajian mengevaluasi izin beberapa organisasi massa. Hal itu untuk mengetahui masalah-masalah serupa seperti yang dihadapi FPI saat ini.

 "Kami juga sekarang sedang bikin tim kajian bukan hanya FPI, ada beberapa organisasi yang lagi kita kaji juga perjalanan dari waktu ke waktu," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas mendorong ormas agar FPI segera membenahi AD/ART, khususnya terkait dengan keinginan mendirikan negara khilafah atau NKRI bersyariah.

Ia meyakini jika permintaan pembenahan AD/ART itu sudah dilakukan, pemerintah pasti menerbitkan SKT atau surat perpanjangan izin ormas tersebut.

"Kedudukan SKT itu menjadi alat pengesahan supaya FPI bisa beraktivitas kembali. Kalau FPI mau SKT, ya dia harus benahi AD/ART mereka. Tinggalkan cita-cita untuk mendirikan khilafah, menegakkan NKRI bersyariah, dan lain sebagainya," ujar Yaqut.

Menurut dia, kedudukan surat rekomendasi dari Kementerian Agama yang menyatakan FPI tetap setia kepada NKRI dan Pancasila jauh di bawah AD/ART organisasi. Surat keterangan di atas meterai itu tidak bisa dijadikan pegangan.

Politikus PKB itu menegaskan pemerintah tidak pernah sentimen terhadap ormas mana pun selama semua syarat teknis SKT dipenuhi. Pemerintah, prinsipnya tetap patuh pada aturan perundangan.

Ketua tim bantuan hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menegaskan pihaknya siap mengikuti semua syarat formal terkait dengan perpanjangan izin. (Gol/Cah/P-1)

BERITA TERKAIT