02 December 2019, 21:20 WIB

Perempuan Penyintas dalam Pemulihan Pascabencana Sulteng


Baharman | Nusantara

Ist
 Ist
Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira.

DALAM rangka pemulihan pascabencana di Sulawesi Tengah, khususnya Palu, Sigi, dan Donggala, maka rehabiitasi dan rekontruksi (rehab dan rekon) dapat pula dilakukan dalam perspektif perempuan penyintas.

Menurut Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, kalau ingin mengambil fokus pada penyintas, khususnya perempuan, sebagai titik awal atau starting point membedah rehab rekon. Maka harus memahami bagaimana pendekatan dasar rehabilitasi yang berhubungan dengan manusia.

Sebab, paparnya, cetak biru rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Sulteng bersifat parsial yang terdiri atas berbagai program dan kegiatan.

"Namun bagi saya pemulihan pascabencana tetap harus dipandang berdasarkan cetak biru rencana induk rehabilitasi Sulteng yang sudah ditetapkan gubernur," kata Nilam, Senin (2/12).

Dia menyebutkan, dewan sebagai lembaga pengawas  harus dapat memastikan kalau agenda penguatan perempuan penyitas dihadirkan dalam semua proses rehab dan rekon.


Baca juga: Kejari Bandung Jebloskan Pengusaha Pemalsu Surat Waris ke Tahanan


"Setidaknya ada dua agenda utama, yakni mendorong kelompok perempuan menjadi aktor penting dalam proses rehab dan rekon. Karena kelompok ini yang paing mengalami tingkat kerentanan paling tinggi sekaligus sebagai indikator capaian keberhasilan," kata anggota dewan dari NasDem itu.

Yang kedua, paparnya, isu-isu krusial perempuan harus bisa ditangkap secara jelas dan terukur ketika proses berlangsung. Maka dari itu, tegas Nilam, semua hal yang berkaitan dengan bagaimana perempuan hadir dalam semua program dan kegiatan harus bisa dicatat secara kuantitatif, bukan sekadar kualitatif.

"Artinya untuk menempatkan perempuan penyitas sebagai aktor utama tentu kita harus bisa merumuskan indikator sederhana yang bisa diukur. Bagaimana program dan kegiatan yang berlangsung berdampak kepada manusia, khususnya kaum perempuan atau hanya kepada beton," jelasnya.

Dia menambahkan, bagaimana bisa membawa semua pengalaman perempuan penyitas ke dalam meja kebijaksanaan. Tentu bukan sekadar narasi kualitatif tetapi kita butuh fakta, data dan cerita lengkap dari perempuan penyintas yang telah mengorganisir dirinya. (RO/OL-1)

 

BERITA TERKAIT