02 December 2019, 08:55 WIB

Perlu Uji Publik Terlebih Dahulu


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

MI/Susanto
 MI/Susanto
Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa 

APA pertimbangannya untuk mewacanakan masa jabatan presiden menjadi 3 periode?

Masyarakat semakin maju, sehingga menentukan pilihannya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya rasional dan objektif. Jadi bukan karena hal irasional dan lain-lain sehingga ketika misalnya dibatasi 3 periode juga tidak ada masalah karena belum tentu kalau misalnya presiden yang tidak bagus performanya, dan jangan kan 3 periode, 2 periode saja belum tentu.

 

Apakah ada pertimbangan karena adanya kesinambungan dalam proses pembangunan?

Ini kan untuk kesinambungan proses pembangunan, kesinambungan program. Kalau misalnya kita berhasil memilih presiden yang performanya bagus dan berkualitas, yang hebat, tentu kalau diberi kesempatan 3 periode itu kan akan tuntas apa yang menjadi program pembangunannya.

 

Apakah gagasan itu berlaku mutlak akan diperjuangkan?

Gagasan ini tentu akan kita uji publik dulu untuk mengetahui responsnya seperti apa. Kalau publik merespons secara positif, tentu kita putuskan sejalan dengan kehendak publik. Jadi apa pun nanti keputusannya dari lembaga legislatif harus sejalan dengan apa yang menjadi kehendak publik secara umum dan mayoritas.

 

Apakah kekurangan dari masa jabatan yang sekarang berlaku? Apakah belum cukup?

Ya enggak cukup kalau presidennya bagus dalam bekerja karena programnya belum tuntas kan. Apalagi kita yang masih transisi terus. Kita masih transisi.

 

Bisa dijelaskan soal transisi?

Proses transisi demokrasi kita sudah berjalan dengan baik, tapi kan dirasakan belum maksimal sehingga membentuk fluktuasi dalam soal demokrasi. Begitu pun fluktuasi dalam soal kepemimpinan nasional yang saat ini masih terus terjadi. Kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa seorang presiden yang mempunyai program yang bagus dan kemampuan yang luar biasa, tetapi sudah diganti karena sudah habis masa jabatannya sebelum programnya selesai. Sementara itu, presiden yang baru juga belum tentu melanjutkan apa yang sudah dilakukan presiden sebelumnya.

 

Amerika Serikat bisa melakukan transisi dengan baik. Mengapa di Indonesia tidak bisa? Apa yang berbeda?

Di kita ini, walaupun presidensial, tetapi kan dengan sistem multipartai. Beda sistem presidensial seperti di AS. Walaupun misalnya terserang dari partai lain, secara kepartaian siapa pun presidennya, dari partai yang sama, akan melanjutkan programnya. Di kita belum bisa seperti itu.

 

Mengapa tidak memilih opsi masa jabatan selama 7-8 tahun?

Tujuh atau delapan kan dalam satu periode. Dalam satu periode 7-8 tahun kelamaan juga. Tidak tuntas juga. Ada 8 tahun kayak di Amerika Serikat, satu periodenya 4 tahun, kan malah mengurangi. (Zuq/P-4)

BERITA TERKAIT