02 December 2019, 06:10 WIB

Partisipasi Politik Milenial


Khoiruddin Bashori Direktur Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Sukma Jakarta | Opini

Dok.Pribadi
 Dok.Pribadi
Khoiruddin Bashori Direktur Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Sukma Jakarta

MASUKNYA Nadiem Makarim dan Bahlil Lahadalia ke Kabinet Indonesia Maju serta terpilihnya tujuh milenial menjadi staf khusus Presiden menghadirkan optimisme baru tentang peran yang dapat dimainkan generasi milenial di pusat kekuasaan. Sudah barang tentu bukan tanpa kritik.

Sementara itu, pengamat menganggapnya kurang tepat dengan berbagai argumen. Penggemukan birokrasi, gaji yang terlalu besar (padahal, bagi mereka nominal sekian itu jelas 'kecil'), atau malah dikasihani karena tugas barunya dianggap akan dapat mengganggu pekerjaan utamanya sebagai CEO berbagai perusahaan yang sedang naik daun.

Dua jempol perlu diacungkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberi kesempatan kepada generasi milenial untuk membantu melakukan inovasi dan lompatan-lompatan bagi kemajuan bangsa ke depan. Presiden tegas mengatakan tugas khusus mereka mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang.

Ketujuh anak muda itu akan menjadi teman diskusi harian, mingguan, bulanan, hingga memberikan gagasan-gagasan segar inovatif. Karena itu, kita bisa mencari cara-cara baru yang out of the box, yang melompat untuk mengejar kemajuan sekaligus menjadi jembatan saya bagi anak muda, santri muda diaspora yang tersebar di berbagai tempat. Presiden meyakini gagasan-gagasan segar dan kreatif untuk membangun Indonesia.

Motivasi berpolitik

Gagasan bahwa warga negara mesti aktif terlibat dalam proses politik ialah jantung teori dan praktik demokrasi. Terdapat asumsi bahwa partisipasi politik berkait erat dengan kemampuan warga bangsa untuk terlibat. Hal ini berarti orang dengan status sosial ekonomi lebih tinggi kemungkinan besar akan menjadi lebih aktif dalam proses politik karena mereka memiliki waktu, uang, dan/atau keterampilan kewarganegaraan yang diperlukan untuk itu.

Pada kenyataannya, kita memang sering kurang menekankan dimensi motivasi dalam melihat partisipasi politik sehingga kehilangan faktor kritis dengan mengabaikan psikologi partisipasi. Dengan kata lain, kita tahu banyak tentang siapa yang berpartisipasi, tetapi sedikit memberi atensi pada mengapa orang berpartisipasi. Di era informasi seperti sekarang ini terdapat kekuatan pendorong yang menopang bentuk-bentuk partisipasi politik baru, yang dalam banyak kasus sangat berbeda dengan bentuk-bentuknya di masa lalu.

Teknologi digital menawarkan peluang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang berorientasi kemasyarakatan, seperti sekadar mengekspresikan rasa suka (dengan simbol like) atau berbagi konten politik, bergabung dengan komunitas politik secara daring, bergabung dalam forum-forum diskusi di dunia maya, yang setiap peserta dapat saling berkontribusi dalam keterlibatan demokratisnya yang lebih dalam. Bagi individu, kegiatan demikian dapat menjadi jalur menuju partisipasi yang lebih nyata dalam realitas politik yang sesungguhnya sebagai warga negara yang baik.

Namun, hal yang lebih sering terjadi di lapangan sekarang ini ialah demokrasi elektorat tak ubahnya laksana pasar politik. Dengan partai politik sebagai perusahaan yang bersaing satu sama lain, berharap untuk mendapatkan hasil dari investasi sosial politik yang telah mereka keluarkan. Transformasi ini tidak perlu dipandang negatif karena kegiatan politik di seluruh dunia semakin spesifik dan profesional.

Kontestasi politik dapat menyebabkan lahirnya pemimpin pemburu renten profesional. Mereka selalu menghitung pengembalian investasi politik dan ekonomi yang telah dikeluarkan, yang tidak terbatas pada zero-sum game dalam memenangkan pemilu. Ada pay-off (semacam 'tagihan'), bahkan ketika seseorang kalah dalam pemilu. Berada dalam politik, menjadi aktivis partai, penjabat publik atau staf khusus, memiliki identitas berbeda yang dapat menuai dividen dalam bentuk prestise, status, dan aksesibilitas. Ini pada gilirannya dapat dikonversi ke dalam manfaat lain berupa uang (Sarangi: 2016).

Kemampuan menggunakan politik untuk meningkatkan kekayaan tidak terbatas hanya pada pihak yang berkuasa. Seorang aktivis di politik--apakah yang bersangkutan menang pemilu atau tidak--mendapat kesempatan untuk terhubung dengan politisi lain dan birokrat. Seorang pemimpin yang cerdas akan menggunakan ini sebagai modal sosial dan mengubahnya menjadi sumber daya yang dapat digunakan mendapatkan sejumlah uang tunai, properti atau goodwill semata-mata yang akan digunakannya di kemudian hari.

Sayangnya, politisi yang menginvestasikan waktu dan tenaga tanpa pengembalian nyata dianggap sebagai kegagalan dalam profesi politik sekarang ini. Pengorbanan demi pelayanan konstituen seperti tidak ada lagi dalam kosakata politik. Kadang-kadang malah terdapat masalah yang sengaja direkayasa--melalui demonstrasi dan kekerasan--agar pundi-pundi mulai terisi. Gertak politik sering dilakukan untuk mendapatkan kontrak atau memastikan penunjukan seorang pejabat. Politik dianggap sebagai paspor untuk kemakmuran.

Dalam situasi politik demikian, tidak dapat dimungkiri terjadi politik uang di mana-mana. Politik transaksional mewabah. Oleh karenanya, jalan politik kini banyak dianggap oleh aktivisnya sebagai jalan pintas menuju kesejahteraan material. Jual-beli suara seolah telah sedemikian membudaya, bukan hanya di republik ini, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Motif ekonomi menjadi sedemikian menonjol dalam berbagai dinamika politik kebangsaan.

Karakter pemimpin milenial

Sebenarnya, terdapat dua jenis konseptualisasi keterlibatan dalam politik. Pertama, keterlibatan seseorang dimaksudkan untuk mengejawantahkan prinsip. Oleh karena itu, mereka yang mendukung prinsip tersebut sebagai dasar perumusan kebijakan publik, akan menjadi pendukung rezim yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini. Orang masuk politik karena ingin prinsip-prinsip dasar yang diyakininya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, berpolitik sebagai agregator kepentingan. Sebagai agregator kepentingan, dalam merumuskan kebijakan, aktivis harus memperhatikan kepentingan pendukungnya. Pada awalnya keterlibatan dalam politik diharapkan dapat memberikan 'pelayanan publik' kepada masyarakat tanpa pamrih.

Idealnya partisipasi politik didasari niat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Keterlibatan seseorang ke dalam aktivitas politik dilandasi keinginan untuk dapat ikut serta melayani masyarakatnya secara lebih baik. Namun, pada kenyataannya di beberapa negara berkembang, kini tidak sedikit partisipasi politik dilakukan laksana bisnis biasa. Di tangan mereka, politik telah menjadi aktivitas bisnis.

Penulis sepenuhnya meyakini, generasi milenial yang diminta Presiden untuk membantu bukanlah tipe anak-anak pemburu renten. Secara ekonomi, mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karakter pemimpin milenial yang mandiri dan otentik, yang dengan sangat baik telah mereka tunjukkan dengan berhasil mengembangkan karya nyata bagi kemanusiaan. Semoga tetap terjaga hingga akhir penugasan dan semoga partisipasi politik yang semula diniatkan sebagai lahan pengabdian jangan sampai berubah menjadi 'pekerjaan' baru, yang menjanjikan kesejahteraan pribadi dan golongan.

BERITA TERKAIT