01 December 2019, 20:39 WIB

Negara Konsumtif Pengaruhi Ketahanan Pangan


Abdillah Muhammad Marzuqi | Ekonomi

LPEM UI
 LPEM UI
Teguh Dartanto

KEPALAKajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM UI Teguh Dartanto mengungkapkan bahwa jika negara dan masyarakat hanya menjadi konsumen akan membuat tidak banyak nilai tambah yang terjadi di dalam negeri. Alhasil ketahanan pangan and keamanan pangan pun terkena imbasnya. Selain itu, kondisi demikian akan melemahkan inovasi dan perkembangan industri manufaktur yang rendah.

"Industri manufaktur tidak berkembang sehingga dalam jangka panjang akan bahaya terhadap pertumbuhan ekonomi," terangnya saat dihubungi Media Indonesia (12/1).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, sektor produksi harus tetap ditingkatkan untuk bisa bersaing dengan negara lain dalam skala global.

Pada lingkup dalam negeri, pemerhati kebijakan publik/anggaran Yenny Sucipto mengungkapkan bahwa sistem pasar yang hanya menjadikan masyarakat sebagai konsumen berpotensi melahirkan struktur ekonomi yang oligarkis. Akibatnya, konsentrasi kekuatan ekonomi hanya pada segelintir orang dan menyuburkan prakter politik yang tidak demokratis.

Hal-hal ini dapat disebabkan karena perusahaan-perusahaan besar, serta korporasi-korporasi tertentu akan menjadi sebuah kekuatan tirani yang meminggirkan kedaulatan rakyat," terangnya.

Menurutnya, jika berpegang pada ideologi bangsa, sistem ekonomi harus memberikan jaminan bagi kesamaan seluruh rakyat . Hal itu sesuai dengan sila ke-4 dan ke-5 Pancasila.

"Artinya titik tolak dari konstitusi ekonomi adalah keinginan untuk menyediakan landasan bagi kebijakan ekonomi yang dapat mengadakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat," terangnya

Ia juga mengetengahkan bahwa sesuai Pasal 33 UUD 1945, substansi demokrasi ekonomi meliputi partisipasi seluruh masyarakat dalam proses produksi nasional dan turut menikmati hasil produksi nasional, serta kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional. "Itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan masyarakat," tandasnya.

Ia juga mengutib Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Menurutnya, hal itu dapat diartikan bahwa perekonomian tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar.

"Jika negara tidak bisa mengendalikan praktik oligopolistik dan monopolistik yang timbul akibat persaingan bebas maka akan melahirkan konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan segelintir orang," tegasnya.

Menurutnya, negara harus memiliki legitismasi dan tindakan pengaturan dan pembatasan kebebasan usaha. Dengan kata lain, ekonomi kerakyatan harus bekerja di dalam suatau kerangka kelembagaan.

"Pemerintah perlu memberdayakan sektor usaha rakyat dan sektor usaha besar agar yang kecil dapat berkembang. Pemilik perusahaan memberdayakan para pekerjanya dapat ikut serta dalam pengelolaan perusahaan," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT