01 December 2019, 15:03 WIB

Tiongkok Tuduh Komisioner HAM PBB Mendukung Demonstran Hong Kong


Haufan Hasyim Salengke | Internasional

AFP/Romeo Gacad
 AFP/Romeo Gacad
Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam didesak PBB memprioritaskan dialog dengan kelompok prodemokrasi di Hong Kong.

OTORITAS Tiongkok menuduh Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia (HAM) menggembar-gemborkan kekerasan radikal di Hong Kong dengan menyarankan pemimpin kota itu melakukan penyelidikan atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi.

Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, menulis dalam sebuah opini yang dipublikasikan, Sabtu (30/11), di South China Morning Post bahwa pemerintah Hong Kong pimpinan Carrie Lam harus memprioritaskan dialog bermakna dan inklusif untuk menyelesaikan krisis.

Bachelet, yang dua kali menjadi Presiden Cile, mendesak Lam untuk mengadakan investigasi yang dipimpin oleh hakim yang independen dan tidak memihak terhadap tindakan polisi dalam menangani protes prodemokrasi.

Misi PBB Tiongkok di Jenewa, Swiss, mengatakan artikel Bachelet mencampuri urusan dalam negeri Beijing dan memberikan tekanan pada pemerintah kota dan polisi, yang akan hanya mendorong para perusuh untuk melakukan kekerasan radikal yang lebih parah.

Dikatakan Bachelet telah membuat ‘komentar tidak pantas’ mengenai situasi di Hong Kong dan pihak Tiongkok telah mengajukan protes keras sebagai tanggapan.

Sejak kerusuhan dimulai, para pengunjuk rasa telah mengganggu lalu lintas, merusak fasilitas umum dan toko-toko pro-Tiongkok, dan melemparkan bom bensin dalam pertempuran sengit dengan polisi antihuru-hara.

Pendudukan beberapa universitas oleh pengunjuk rasa awal bulan ini setelah bentrokan berapi-api dengan polisi mengakhiri salah satu bab paling ganas dalam kekacauan, yang telah berkontribusi pada resesi pertama kota dalam satu dekade.

Polisi Hong Kong telah menangkap 5.890 orang sebagai akibat dari protes tersebut.

Pada Sabtu (30/11), ratusan aktivis bergabung dengan demonstran muda dalam unjuk rasa persatuan, bersumpah gerakan mereka tidak akan memudar sampai demokrasi yang lebih besar terwujud di Hong Kong.

“Pemerintah masih keras kepala. Kami masing-masing, tua dan muda, harus berkontribusi dengan cara kami sendiri. Gerakan ini tidak akan berhenti,” kata seorang perempuan 63 tahun yang mengidentifikasi dirinya sebagai Tam.

Beberapa pengunjuk rasa kembali ke jalan-jalan pada Sabtu (30/12) malam, menghalangi lalu lintas di daerah Mong Kok di Kowloon untuk menandai tiga bulan sejak polisi menyerbu gerbong kereta di daerah itu dan memukul penumpang dengan pentungan dan semprotan merica.

Aksi demonstrasi yang lebih banyak direncanakan pada hari Minggu, termasuk protes antigas air mata dan pawai ‘terima kasih’ ke Konsulat Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump awal pekan ini menandatangani dua RUU menjadi undang-undang tentang hak asasi manusia di Hong Kong. (AL Jazeera/AFP/Hym/OL-09)

BERITA TERKAIT