30 November 2019, 06:45 WIB

Diadukan ke Komisi Etik, Ketua MK Enggan Berkomentar


Yohanes Manasye | Politik dan Hukum

MI/Yohanes Manasye
 MI/Yohanes Manasye
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman di Ruteng, Manggarai, Jumat (29/11) malam.

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman enggan mengomentari pengaduan yang disampaikan 18 mahasiswa dari berbagai kampus terhadap Hakim Konstitusi ke Komisi Etik. Pengaduan itu disampaikan melalui kuasa pemohon, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

"Saya belum bisa berkomentar," ujar Anwar saat diwawancarai Media Indonesia usai penandatanganan nota kesepahaman tentang kampus Friends of the Court MK atau Sahabat MK antara MK, Komisi Informasi Pusat, dan Unika Santo Paulus Ruteng di Ruteng, Manggarai, Jumat (29/11) malam.

Ia mengatakan pengaduan ke Komite Etik merupakan hak setiap orang. Siapa pun boleh menempuh langkah tersebut jika tidak puas dengan proses yang berjalan di MK.

"Ya, itu hak siapa pun. Mau dilakukan oleh siapa pun," katanya.

Baca juga: Demokrasi RI Baik karena Pilpres Langsung

Ia menjelaskan, MK tidak menolak judicial review (uji materi) terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan kuasa pemohon Zico Leonard. Namun, karena kesalahan obyek, uji materi tidak dapat diterima.

"Tidak dapat diterima. Bukan ditolak. Memang beda. Itu salah objek. Jadi bukan ditolak, tetapi tidak dapat diterima," jelasnya.

Ia menambahkan, selain judicial review yang salah, obyek tersebut masih ada lagi beberapa  permohonan uji materi lainnya yang masih terkait UU KPK. Permohonan lainnya itu sedang diproses MK.

Sebelumnya, permohonan judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak dapat diterima MK karena pemohon keliru menulis nomor UU KPK.

Di permohonan itu, pemohon mengajukan uji materi untuk UU Nomor 16 Tahun 2019. Padahal permohonan uji materi seharusnya ditujukan kepada UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Sementara UU Nomor 16 Tahun 2019 berisikan tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Permohonan ini merupakan permohonan yang salah objek atau error in objecto," kata anggota Majelis Hakim MK Enny Nurbaningsih dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/11).

Zico menyebut kesalahan penomoran itu akibat MK meminta pemajuan jadwal sidang.

Setelah permohonannya tidak dapat diterima, Zico Leonard melaporkan Hakim MK ke Dewan Etik MK. Hakim MK dianggap semena-mena karena telah memajukan jadwal sidang. Menurut dia, pemajuan jadwal sidang menjadi biang ditolaknya uji materi tersebut.

"Besok pasti akan dibuat laporannya, mempertanyakan pertama siapa yang memerintahkan pemajuan jadwal itu," ujar Zico. (OL-2)

BERITA TERKAIT