29 November 2019, 19:24 WIB

Masalah Utama Papua adalah Marjinalisasi


M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

Biro pers Istana
 Biro pers Istana
Presiden Joko Widodo menari bersama masyarakat Papua

TOKOH pemuda Papua Habelino Sawaki menilai bahwa permasalahan utama yang dirasakan oleh tanah kelahirannya ialah marjinalisasi dibeberapa sektor terutama pendidikan, ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan politik.

Karena marjinalisasi tersebut, Habelino mengungkapkan lahirnya kelompok-kelompok yang ingin memerdekakan Papua atau memisahkan diri dari NKRI.

"Pertama kenapa orang Papua minta merdeka dan lahirnya OPM karena Masyarakat Papua merasa termarjinalkan dan tersisi di atas tanah leluhurnya," kata Habelino dalam diskusi di Universitas Setya Negara Indonesia, Jakarta, Jumat (29/11).

Karena merasa tidak adil secara ekonomi dan politik sehingga menuntut kemerdekaan. Ditambahnya upaya negara yang dianggap dinilai seolah-olah selalu dengan pendekatan kekerasan walau dihadirkan dengan pendekatan pembangunan.

"Kenapa pembangunan dimasa Presiden Joko Widodo begitu masif sementara Papua tetap merdeka. Berarti ada yang salah dan belum pas. Orang Papua termasuk simpel. Cukup bicara baik-baik sebagai solusi, bukan berarti tidak perlu keamanan, boleh. Tapi dalam masa yang wajar," ungkapnya.

Baca juga: Pemekaran Wilayah Papua, Legislator Usul Amandemen UU Otsus

Sehingga, untuk saat ini negara harus memberikan terobosan-terobosan untuk melakukan pendekatan, terutama memberikan fasilitas pendidikan baik secara fisik maupun pembangunan untuk tenaga pengajar.

"Sebenarnya negara jangan pikir bangun infrastruktur. Tapi bangun SDM dulu nanti jatuhnya kembali marjinalisasi. Menurut saya masyarakat akan terus melawan selama kita belum pendekatan pada tempatnya," ungkapnya.

Dengan begitu tidak ada lagi kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan dari Indonesia. Menurutnya, untuk menghilangkan kelompok separatis tidak perlu menggunakan keamanan yang berlebih.

"Akar masalahnya ialah marjinalisasi sehingga pendekatan akar masalah juga. Pendekatan keamanan bukan utama itu hanya akselerator atau pendukung," ucapnya.

Sementara itu, Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Setya Negara Indonesia Pradono Budi Saputo membagi dua jenis kelompok yang ada di Papua. Yang pertama kelompok yang lebih mengutamakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah dan kelompok yang mengutamakan kekerasan.

Kelompok yang lebih mengutamakan jalur diplomasi, seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan West Papua Liberation Organization (WPLO),

"Menilai tindakan kelompok-kelompok yang mengedepankan kekerasan sebagai upaya yang kontraproduktif," cetus Pradono.

Sementara kelompok-kelompok yang lebih memilih jalur kekerasan seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), dan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).

"Kelompok yang kerap menggunakan konfrontasi fisik tersebut tidak dapat hanya ditangani oleh aparat kepolisian semata seperti halnya kelompok kriminal tetapi perlu juga ditangani oleh aparat militer," tutupnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT