29 November 2019, 12:38 WIB

Jokowi Sidak Pelayanan BPJS di Subang


Akmal Fauzi | Humaniora

Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
 Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo melakukan sidak ke RSUD Subang.

PRESIDEN Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sela kunjungan kerjanya ke Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11). Agenda itu merupakan inisiatif Presiden dan tidak ada dalam agenda resmi.

Sekitar pukul 09.15 WIB, Presiden mendatangi RSUD Subang. Kepala Negara kemudian langsung mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas 3, yakni Ruang Asoka. Presiden juga berbincang dengan para pasien yang sedang dirawat.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, melalui sidak itu, Presiden ingin mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan.

"Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik," kata Bey, Jumat (29/11).

Baca juga: Kemen PPPA Dorong Perusahaan Penuhi Hak-Hak Anak

Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD Ahmad Sopyan, dan Wadir Pelayanan Ahmad Nasuhi.

Usai sidak selama sekitar 40 menit, Presiden Jokowi meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 09.55 WIB. Presiden kemudian langsung bertolak menuju Pelabuhan Patimban.

Jokowi mengatakan, dalam sidak itu ditemukan hampir 90% pasien menggunakan Kartu Indonesia Sehat.

Dari jumlah tersebut, kata Kepala Negara, sekitar 70% merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20% sisanya merupakan peserta mandiri.

"Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, hal paling penting dalam menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya.

Menurut Presiden, BPJS harus mampu mengendalikan defisit, terutama mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar.

"Ada 133 juta (orang) yang dicover oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 juta (orang) oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya dicover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," imbuhnya.

Presiden Jokowi juga pernah melakukan kegiatan serupa saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, 15 November 2019 lalu. Saat itu, Presiden Jokowi mengunjungi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung. (OL-2)

BERITA TERKAIT