29 November 2019, 10:00 WIB

Gara-Gara Isu LGBT, Akun Twitter Gerindra Digeruduk Warganet


Wandi Yusuf | Politik dan Hukum

Twitter @Gerindra
 Twitter @Gerindra
Cicitan Partai Gerindra yang memancing serbuan warganet

AKUN Twitter resmi Partai Gerindra (@Gerindra) diserbu warganet. Dalam belasan jam terakhir, warganet terus menggempurnya. Bahkan, lahir tagar #ShameOnYouGerindra dengan hampir 5.000 percakapan. Tagar itu bertengger di posisi tiga topik terpopuler, setidaknya hingga Jumat (29/11) pukul 09.30 WIB.

Semua keributan itu diawali dengan cuitan @Gerindra soal ketidaksetujuan atas penolakan Kejaksaan Agung terhadap calon pegawai negeri sipil dengan orientasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Gerindra mencoba mendudukkan hak yang sama bagi kaum LGBT, namun sebagian besar warganet justru murka.

"Yang terhormat @KejaksaanRI, kami tidak setuju dengan keputusan penolakan Kejaksaan Agung terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan orientasi seksual LGBT. #SuaraGerindra."

Baca juga: Wakil Ketua MPR Rindu Keberagaman

Twit itu mendapat 1.820 balasan, 741 retweet, dan disukai 1.645 warganet per pukul 08.41 WIB. Gerindra dituduh mendukung LGBT.

"Apakah Gerindra mendukung LGBT? cc @prabowo @Dahnilanzar @andre_rosiade." cuit akun @salendra18, Kamis (28/11).

Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade masuk gelanggang perdebatan. Ia membawa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Gerindra untuk memperkuat argumentasi.

"Partai Gerindra menyampaikan sikapnya terkait penolakan CPNS LGBT di Kejagung. Gerindra menyebut setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Baca AD/ART @Gerindra Bab II Pasal 7 tentang jati diri @Gerindra. Tidak mungkin kami mendukung LGBT"

Di laman digital Gerindra. Bab dan pasal dimaksud menjelaskan jati diri Partai Gerindra adalah kebangsaan, kerakyatan, religius, dan keadilan sosial.

Admin @Gerindra pada prinsipnya sudah menjelaskan maksud cuitan itu. Sejak awal, tulis akun itu, Gerindra tidak mendukung perilaku LGBT. Mereka hanya mempertegas hak semua orang memperoleh pekerjaan dan kehidupan layak, sesuai UUD 1945.

"Karena tidak ada aturan tertulis yang menyatakan LGBT dilarang mendapatkan pekerjaan. Jika sekarang kita bisa menutup mereka untuk mendapatkan pekerjaan tanpa dasar aturan yang jelas, besok kita mau menutup mereka mendapatkan pelayanan kesehatan? Menggunakan fasilitas umum? Dan lain-lain??" cuit akun @Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon ikut bersuara. Melalui Twitter, @fadlizon, ia menegaskan posisi partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

"Partai @Gerindra jelas menolak LGBT. Juga menolak kampanye-kampanye LGBT yang bertentangan dengan agama mana pun serta norma-norma yang hidup dan tumbuh di masyarakat Indonesia," cuit Fadli, Jumat, 29 November 2019.

Ribut-ribut soal diskriminasi kaum LGBT bermula ketika Korps Adhyaksa menolak LGBT menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pernyataan itu keluar dari mulut Kapuspen Kejaksaan Agung Mukri.

"Artinya kami ingin yang normal-normal dan wajar-wajar saja. Kami tidak mau yang aneh-aneh supaya mengarahkannya, supaya tidak ada yang, ya begitulah," ujar Mukri seperti dilansir Mediaindonesia.com, Rabu (27/11).

Dua hari lalu, Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid meyakini Kejaksaan Agung punya dasar kuat. Kejagung menggunakan peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah, serta undang-undang sebagai dasar hukum pelarangan. Sodik yakin Kejagung juga menimbang semangat yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Sebagai salah satu lembaga hukum, Kejaksaaan Agung pasti sangat memahami asas hukum penolakan LGBT jadi PNS/ASN," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (OL-2)

BERITA TERKAIT