28 November 2019, 20:35 WIB

Kemendagri Berupaya Tambah Bantuan Dana Parpol


Putra Ananda | Politik dan Hukum

ANTARA/RENO ESNIR
 ANTARA/RENO ESNIR
 Mendagri Tito Karnavian (tengah) didampingi jajaran staf Kemendagri mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR.

KEMENTERIAN Dalam Negri mengaku tengah mengupayakan kenaikan bantuan dana partai politik (banpol). Dalam rapat kerja dengan Komisi II, Menteri Dalam Negri Tito Karnavian pun meminta bantuan Komisi II agar Kementerian Keuangan  menyetujui dana partai politik dinaikkan.

“Kami mohon dukungan komisi II juga bisa diperjuangkan agar parpol bisa dapatkan anggaran lebih besar,” kata Tito dalam rapat tersebut, Kamis (28/10).

Tito menyebut pihaknya juga terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Dirinya merasa lebih efektif jika komunikasi yang sama juga dilakukan oleh Komisi II selaku mitra kerja Kemendagri.

Baca juga: Parpol Respons Positif Kajian Soal Peningkatan Dana Bantuan

“Uangnya sudah disiapkan, otomatis program dengan output sasaran di 2020 kami akan kerjakan berdasarkan anggaran-anggaran ini,” ucapnya.

Menurut Tito, penaikan bantuan dana banpol bertujuan untuk meringankan beban operasional parpol. Sehingga diharapkan parpol dapat melakukan pendidikan politik bagi para kadernya yang akan berimpilkasi menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas di masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar ada sejumlah usulan terkait penaikan ini. Salah satunya dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Dari Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, diskusi saya dengan mereka, kurang lebih (diusulkan) 48 ribu per surat suara," tuturnya.

Bahtiar menuturkan angka ideal tambahan dana banpol masih terus dibicarakan. Sebelumnya Kemendagri jug sudah pernah membuat kajian kenaikan dana banpol berdasarkan riset dari tiga tahun yang lalu sebesar Rp5.400 per suara.

"Sementara kalau dari KPK kan menyarakan dana parpol diberikan bertahap Rp5.000 - Rp10.000," ujarnya.

Menurut Bahtiar alokasi dana parpol Indonesia baru sekitar 0,00056 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal di negara demokrasi maju, kata dia, pembiayaan parpol bisa 30-100 persen berasal dari negara.

Bahtiar mengatakan penaikan dana bantuan ini diperlukan demi membantu operasional partai politik. Dia menyinggung ihwal mahalnya biaya politik yang berujung pada kecenderungan kader-kader partai melakukan korupsi ketika menjabat.

"Parpol ketika tidak kita backup dengan dukungan anggaran negara maka pertumbuhan parpol menjadi tidak sehat," ujarnya.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyebut anggaran Kemendagri untuk dana banpol sebesar Rp 1.000 per surat suara masih kurang karena bertambahnya jumlah parpol di 2020. kekurangan mencapai angka Rp4 miliar.

"Di 2020 memang karena adanya jumlah parpol yang meningkat sehingga masih kurang sebesar kurang lebih Rp 4 miliar," kata Hadi.

Diberitakan sebelumnya, penaikan bantuan dana parpol 10 kali lipat baru saja disahkan tahun lalu melalui PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. PP tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Januari 2018 lalu dam diundang-undangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 5 Januari 2018.

Dana bantuan keuangan kepada parpol tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebelumnya Rp 108, kini menjadi Rp 1.000 per suara sah. Kemudian untuk tingkat DPRD dan pemerintah kota/kabupaten menjadi Rp1.500 per suara sah.

Dalam PP tersebut, penaikan dana parpol itu diberikan untuk pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Selain itu, bantuan dana parpol diberikan untuk biaya operasional sekretariat parpol.

Dengan penaikan itu, ada peningkatan dana yang dikeluarkan pemerintah terkait dana parpol. Dari yang sebelumnya Rp13,5 miliar dalam setahun untuk partai-partai peserta pemilu menjadi Rp111 miliar untuk dana bantuan parpol setiap tahun. (Uta/A-3)

BERITA TERKAIT