28 November 2019, 18:00 WIB

Kubu Sofyan Basir Siapkan Kontra Memori Kasasi


Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
 ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Mantan Dirut PLN Sofyan Basir (tengah) melambaikan tangan ke arah wartawan usai keluar dari Rumah Tahanan KPK.

KOMISI Pemberantasan Korupsi resmi mengajukan upaya kasasi atas vonis bebas mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dalam perkara suap PLTU Riau-1. KPK telah menyerahkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk selanjutnya diteruskan ke Mahkamah Agung.

Menganggapi hal itu, kuasa hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo, menyatakan pihaknya akan menunggu salinan memori kasasi yang diajukan KPK. Pihaknya baru akan menyusun kontra memori kasasi setelah menelaah poin-poin yang diajukan komisi antirasuah.

"Insya Allah siap (menghadapi kasasi). Nanti kami akan tanggapi dengan kontra memori kasasi," ucap Soesilo dihubungi Media Indonesia, Kamis (28/11).

Salah satu bukti yang dimasukkan KPK dalam memori kasasi ialah berita acara pemeriksaan (BAP) Sofyan Basir yang sempat dicabut saat memberikan keterangan dalam penyidikan dengan tersangka Eny Maulani Saragih pada 20 Juli 2018.

Baca juga: KPK Serahkan Memori Gugatan Kasasi Kasus Sofyan Basir

Menurut Soesilo, soal BAP tersebut sudah selesai di persidangan. Ia mengaku kliennya memang memperbaiki BAP namun jaksa KPK tidak mempersoalkannya.

"Soal BAP kan sudah diterangkan di persidangan dan sudah dijelaskan oleh Pak Sofyan. Kalau tidak puas dengan alasannya ya waktu sidang kan bisa ditanyakan. Lagi pula soal pengujian BAP itu bukan domain kasasi," jelas Soesilo.

Awal November lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis bebas Sofyan yang terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Sofyan dinyatakan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Kotjo kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Mensos Idrus Marham. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Sofyan Basir dihukum lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.(OL-4)

BERITA TERKAIT