28 November 2019, 13:44 WIB

Kejati DKI Jakarta Periksa 66 Saksi Kasus Jiwasraya


Hilda Julaika | Politik dan Hukum

MI/Ramdani
 MI/Ramdani
Gedung perusahaan asuransi milik pemerintah Jiwasraya di Jakarta. 

TIM Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta memeriksa sebanyak 66 saksi dan pihak terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) DKI Jakarta, M Nirwan Nawawi telah mengumpulkan dokumen-dokumen alat bukti dan memohon penunjukan ahli auditor dari kantor akuntan publik guna memproses perhitungan kerugian negara.

"Berdasarkan Laporan pengaduan Masyarakat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam BUMN PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)," kata Nirwan dalam keterangan tertulis yang Media Indonesia terima.

Nirwan menjelaskan lebih lanjut, dugaan korupsi itu  didasarkan pada kronologis dari tahun 2014 hingga 2016. Jiwasraya melalui unit kerja pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis menjual JS Saving Plan dengan tawaran presentasi bunga yang cenderung tinggi di atas rata-rata.

Tepatnya, berkisar di 6,5%-10% sehingga Jiwasraya memperoleh pendapatan total dari premi sebesar Rp53,27 triliun.

Berdasarkan dugaan adanya tindak pidana korupsi pada Jiwasraya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No.: Print-4816/O.1/Fd.1/11/2018 tanggal 27 Nopember 2018.

Dari hasil penyelidikan, Kejati DKI Jakarta telah mendapatkan bukti permulaan yang dinilai cukup dan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No. : Print- 1611/M.1/Fd.1/06/2019 tanggal 26 Juni 2019.(OL-09)

BERITA TERKAIT