28 November 2019, 11:32 WIB

Jokowi Instruksikan Defisit Transaksi Berjalan 4 Tahun Beres


Andhika Prasetyo | Ekonomi

ANTARA/Aditya Pradana Putra
 ANTARA/Aditya Pradana Putra
Presiden Joko Widodo

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan Indonesia harus bisa terlepas dari persoalan desfisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD) dalam empat tahun ke depan.

Jokowi mengatakan pemerintah saat ini sudah memiliki kerangka kerja untuk mengatasi CAD.

Poin terpenting, yang paling utama, yang harus dilakukan adalah menghidupkan hilirisasi industri.

Selama ini, Indonesia terlalu bergantung kepada komoditas sumber daya alam. Minyak sawit, batu bara, nikel selalu diekspor dalam bentuk mentah.

Padahal, jika semua komoditas tersebut diolah menjadi produk turunan, nilai yang didapat bisa naik berkali-kali lipat. Kinerja ekspor pun bisa semakin terangkat.

"Saya tidak mau lagi eskpor bahan mentah. Nikel, harus setop. Olah ke barang setengah jadi atau jadi. Itu akan membuat produk memiliki nilai tambah yang besar," ujar Jokowi di Jakarta, Kamis (28/11).

Baca juga: Suku Bunga KUR Turun, Ekonomi Indonesia akan ‘Survive’

Dalam kurun tiga tahun, ia ingin hilirisasi nikel sudah matang dan bisa memproduksi litium baterai secara besar-besaran.

Indonesia, saat ini, sedang berupaya mengembangkan industri mobil listrik yang tenaganya bersumber dari baterai litium.

"Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Itu harus dimanfaatkan industri dalam rangka membangun baterai litium," sambungnya.

Selain nikel, Indonesia juga punya batu bara yang cukup besar. Selama ini, komoditas tersebut banyak diekspor secara mentah.

Padahal, terang Jokowi, batu bara bisa diolah menjadi polipropilen yang merupakan bahan baku produksi plastik.

Batu bara juga bisa diproses menjadi dimetil eter yang merupakan produk substitusi bagi LPG. Dengan begitu, impor LPG diharapkan nantinya dapat ditekan sehingga pemerintah bisa menghemat devisa dari sektor tersebut.

"Itu semua tiga tahun harus selesai," ucap Jokowi.

Saat ini, satu industri yang sudah mulai menjalankan hilirisasi adalah minyak sawit.

Melalui kebijakan mandatori B20, pemerintah mewajibkan penggunaan bahan bakar solar dengan bauran minyak sawit sebesar 20%.

Pemerintah mencatat, hingga kuartal ketiga 2019, penggunaan B20 sudah mencapai 4,63 juta kiloliter (kl).

Dengan jumlah itu, Indonesia mampu menghemat devisa sebesar Rp35,58 triliun dari pengurangan impor migas.

"Dulu yang kita sering ekspor minyak sawit mentah, sekarang kita masuk B20. Tahun depan B30," papar presiden.

Program bauran solar dan minyak sawit sedianya bersifat multiguna. Selain bisa mengurangi impor migas, kebijakan itu juga mampu menghilangkan ketergantungan Indonesia terhadap pasar luar negeri dalam hal penjualan produk sawit.

"Tidak usahlah kita bertarung sama Uni Eropa. Kita pakai sendiri saja. Nanti kalau serapan dalam negeri makin besar, stok di dunia jadi sedikit, harga pasti akan naik. Sekarang saja sudah naik. Nanti petani sawit akan menikmati harga yang baik," jelas dia.

Setelah memaksimalkan hililrisasi, tugas selanjutnya adalah mengendalikan impor.

Sedianya, berbagai kegiatan hilirisasi seperti gasifikasi batu bara dan B20 sudah berdampak pada pemangkasan impor terutama di sektor migas.

Maka dari itu, ke depannya pekerjaan rumah yang harus dilakukan adalah memanfaatkan impor barang modal dan bahan baku secara baik dan benar.

"Impor barang modal dan bahan baku itu tidak maslaah kalau dipakai buat kegiatan ekspor. Impor tidak masalah asal jadi hal produktif," tandasnya.

Menurut Jokowi, hilirisasi dan pengendalian impor adalah dua agenda besar yang harus dapat dicapai dalam empat tahun ke depan. Dengan demikian, diharapkan, Indonesia bisa terlepas dari belenggu CAD yang sudah menggelayuti selama sepuluh tahun terakhir. (OL-2)

BERITA TERKAIT