28 November 2019, 07:50 WIB

Lima Lembaga Lamban Tanggapi Keluhan Warga


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

MI/Ilham
 MI/Ilham
Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala

OMBUDSMAN RI mengajak semua lembaga pemerintah untuk optimal dalam memberikan pelayanan publik. Instansi pemerintah cepat merespons dan mengubah gaya pelayanan agar tidak kaku dalam menerima aduan masyarakat.

"Instansi layanan publik ketika menerima keluhan dari masyarakat harusnya tidak dengan formalistik, tidak kaku, tidak dengan gaya pejabat," kata anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam Seminar Penanganan Pengaduan dengan Metode Progresif dan Partisipatif yang digelar di Jakarta, kemarin.

Pelayanan publik di lembaga pemerintahan, imbuh dia, sebaiknya dijalankan dengan prinsip melayani secara ramah. Dengan begitu, sekat antara masyarakat dan birokrasi bisa dihilangkan dan pemanfaatan layanan publik bisa berjalan optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut lembaga pemerintah masih kerap tidak menjalankan rekomendasi dari Ombudsman terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Padahal, Ombudsman dibentuk sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi keluhan atas pelayanan publik.

"Saya sedih juga ketika mendengar banyak laporan pelanggaran administrasi pelayanan, banyak laporan yang mentah di tangan lembaga pemerintahan. Sesudah ada rekomendasi dari Ombudsman, masih tidak dijalankan," ucapnya.

Dia pun meminta ke depan kementerian/lembaga agar mendukung Ombudsman. Menurutnya, lembaga itu sejatinya didirikan untuk membantu pemerintah memberi penyelesaian kepada masyarakat melalui rekomendasi penyelesaian objektif.

 

Survei kepatuhan

Ombudsman memberikan penghargaan kepatuhan bidang pelayanan publik kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Agama (Kemenag). Dua kementerian itu, melalui survei yang dilakukan Ombudsman, dinilai memiliki kepatuhan tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

"Survei kepatuhan ini bertujuan mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai, dalam seremoni penghargaan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, kemarin.

Sumber: Survey Pelayanan Kepatuhan Ombudsman RI 2019/Grafis: Seno

 

Penyerahan penghargaan diserahkan langsung oleh Amzulian kepada Menlu Retno Marsudi dan Menag Fachrul Razi. Amzulian menjelaskan Kemenlu berhasil meraih nilai tertinggi dalam kepatuhan pelayanan publik di tingkat kementerian dengan skor 110, sedangkan Kemenag berada di urutan kedua dengan skor 92.

Sejumlah kementerian/lembaga dinilai masih berada di kategori 'kuning' atau tingkat kepatuhan sedang. Mereka ialah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Sosial, BPPT, Polri, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Polri menganggap survei oleh Ombudsman sebagai penyemangat. Hal itu disampaikan Kabag Penum Divhumas Mabes Polri Kombes Asep Adi Saputra.

"Apa pun yang menjadi masukan lembaga resmi terhadap Polri merupakan semangat untuk kita memperbaiki," kata Asep di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan hasil survei itu, Polri akan melakukan evaluasi internal untuk melakukan perbaikan. (Tri/Ant/X-6)

BERITA TERKAIT