27 November 2019, 21:55 WIB

Perikanan dan Energi Berpotensi jadi kekuatan Ekonomi Indonesia


Faustinus Nua | Ekonomi

Antara/Destian Sujarwoko
 Antara/Destian Sujarwoko
nelayan menarik jaring usai melaut di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Popoh, Tulungagung, Jawa Timur,

SEKTOR perikanan dan energi layak diperhatikan di bidang ekonomi untuk menopang visi Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut, potensi kedua sektor itu bisa menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Menurut Susi, kejayaan perairan Indonesia harus dikembalikan karena kekayaan perairan Indonesia dikuasai oleh negara-negara tetangga hampir selama 74 tahun Indonesia merdeka.

"Dalam 5 tahun terakhir, nelayan-nelayan kita baru menikmati dan merasakan hasil laut Indonesia. Mereka tidak lagi bersusah payah harus bertolak hingga ke lautan lepas untuk mendapatkan tangkapan," kata dia dalam diskusi Ekonomi Indonesia Era Kabinet Indonesia Maju, di Jakarta (27/11).

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, Susi mengungkapkan, dalam 5 tahun mendatang pemanfaatan sektor perikanan adalah melalui hilirisasi. Pemerintah perlu mendorong investor untuk masuk ke sektor tersebut sehingga perikanan Indonesia memberi nilai tambah.

Staf Ahli Direktur Logistic Supply Chain & Insfrastruktur Pertamina, Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, sektor lain yang perlu diperhatikan adalah ketahanan energi.

Baca juga : Susi Sebut Sektor Perikanan Perlu Tingkatkan Hilirisasi

Untuk menggerakan industri dan roda ekonomi, energi masih menjadi kebutuhan primer. Adanya inovasi energi baru terbarukan juga penting untuk ketahan energi nasional.

Di sisi lain, dia menyarankan pemerintah yang baru dilantik sebulan yang lalu bisa mewujudkan ketahanan energi melalui pembangunan kilang baru. Selain itu pemerintah pun perlu meningkatkan kapasitas kilang yang ada.

"Untuk jangka panjang, sangat penting bagi Indonesia untuk membangun dan memiliki kilang sendiri, sebab kilang yang ada sudah tua dan merupakan peninggalan Belanda," kata dia.

Sementara itu, Analis Ekonomi Politik Christianto Wibisono mengungkapkan, Indonesia baru saja menurunkan Incremintal Capital Output Ratio (ICOR).

ICOR merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya tambahan capital atau investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikan atau menambahkan satu unit output. Adapun ICOR diturunkan dari 6,4 menjadi 3,2 untuk mencapai target Kabinet Indonesia Maju.

"Pada 2014, ICOR Indonesia tercatat sebesar 5,5. Angka tersebut lumayan tinggi dibandingkan Vietnam 5,2, India 4,9 dan Malaysia 4,6 sementara Thailand 4,5 dan Filipina pada angka 3,7," tuturnya.

Dengan semakin rendah ICOR, lanjutnya maka semakin tinggi efisiensi investasinya. Sebaliknya, semakin tinggi ICOR, investasi yang dilakukan semakin tidak efisien. (OL-7)

BERITA TERKAIT