27 November 2019, 21:25 WIB

Punya Kewenangan SP3, KPK Diminta Cermat Menggunakannya


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

Mi/M.Irfan
 Mi/M.Irfan
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar

PAKAR hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Komisi Pemberantasan Korupsi perlu ekstra hati-hati dalam menjalankan kewenangan penerbitan penghentian penyidikan atau SP3.

Hal itu agar menjaga kasus yang diusut komisi dengan jerih payah tidak sekonyong-konyong berhenti di tengah jalan.

"Menurut saya benar kalau KPK memilih SP3 yang sudah pasti-pasti saja seperti untuk tersangka yang meninggal dunia. Meskipun kalau yang meninggal dunia sendirinya gugur hak untuk menuntutnya tapi tidak apa-apa itu ditegaskan dengan SP3," ucap Fickar saat dihubungi, Rabu (27/11).

Untuk diketahui, KPK memiliki kewenangan baru sesuai undang-undang baru yakni menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3).

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU nomor 19 tahun 2019, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Baca juga ; KPK: SP3 Hanya Dikeluarkan jika Tersangka Meninggal

Namun, penghentian penyidikan dan penuntutan itu dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3 atau berdasarkan putusan praperadilan.

Fickar melanjutkan sejumlah kasus besar yang diusut komisi sebenarnya sulit diselesaikan jika menggunakan ukuran dalam undang-undang baru yakni dua tahun untuk naik ke penuntutan.

Dia mencontohkan kasus besar korupsi KTP-elektronik yang memakan waktu bertahun-tahun. Hingga saat ini, ucap Fickar, komisi pun masih mengembangkan kasus tersebut.

"Bagi kasus atau tersangka yang lain harus dipertimbangkan kembali soal SP3 karena kasus tidak bisa digantungkan semata-mata dengan waktu apalagi hanya dibatasi dua tahun," ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/11), KPK menyatakan akan menghentikan kasus dengan empat tersangka yang ternyata telah meninggal dunia.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan komisi menyiapkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk empat tersangka.

"Yang akan kita terbitkan SP3, yang jelas ada empat tersangka yang sudah meninggal dan itu tentu akan kami terbitkan SP3," kata Alexander.

Baca juga : KPK akan Hentikan Penyidikan Empat Tersangka yang Meninggal Dunia

Meski begitu, Alexander tidak merinci siapa saja tersangka yang akan mendapat SP3. Penjelasan perihal SP3 tersebut disampaikannya setelah mendapat pertannyaan dari Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaedi Mahesa.

KPK mendapat pertanyaan soal kemungkinan penerbitan SP3 sesuai dengan aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Dari sekian kasus yang menumpuk, adakah yang layak untuk dilakukan SP3. Misalnya karena kekurangan alat bukti," ucap Desmond. Dia menyinggung soal kasus yang menjerat mantan Dirut Pelindo II RJ Lino yang sejak ditetapkan tersangka pada 2015 tidak kunjung naik ke persidangan.

Menjawab itu, Alexander menuturkan penyidik masih mengumpulkan bukti terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus pengadaan quay container crane (QCC) tersebut.

"Sedang diupayakan kami mengundang ahli dan BPK mengenai hasil audit penghitungan kerugian negara. Dijanjikan pertengahan Desember penghitungannya selesai," ujarnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT