27 November 2019, 17:00 WIB

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tidak Cekal Rizieq Shihab


Golda Eksa | Politik dan Hukum

MI/Fransiscp Carolio Hutama Gani
 MI/Fransiscp Carolio Hutama Gani
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menepis informasi mengenai pencekalan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Rizieq saat ini masih berada di Jeddah, Arab Saudi.

Menurut Mahfud, pemerintah sudah berdiskusi dan melakukan pemeriksaan di semua lini dan jalur, seperti di Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Polhukam.

"Itu ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia," kata Mahfud dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (27/11).

Penegasan itu disampaikan Mahfud seusai menggelar rapat koordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian dan Menag Fachrul Razi. Rapat yang berlangsung selama satu jam menyimpulkan bahwa urusan Rizieq bukan dengan pemerintah Indonesia.

"Nah, kalau memang ada bukti sekecil apapun bahwa itu dicekal oleh pemerintah Indonesia, ya diserahkan kepada Menteri Agama, kepada Menkopolhukam atau Mendagri. Nanti akan di proses, akan diklarifikasi sejelasnya, kalau memang ada," papar Mahfud.

Namun, sambung Mahfud, sampai saat ini Rizieq tidak pernah melaporkan persoalan atau kendala yang dialaminya di Arab Saudi.

Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia hanya mendengar informasi tersebut dari situs berbagi video YouTube dan media sosial.

"Kedubes Indonesia dan Konjen RI di Jeddah itu kalau ada orang tabrakan saja, kalau melapor dibantu. Mau minta pulang, dipulangkan, sakit dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau ini tidak melapor lalu kita turun tangan nanti malah kita yang salah," katanya.

Mahfud mengingatkan agar Rizieq yang mengaku punya masalah dengan pemerintah Arab Saudi untuk segera menyelesaikannya.

"Nanti kalau memang secara formal diperlukan, pemerintah turun tangan sesudah beliau kontak masalah di Arab Saudi. Tentu kewajiban kita untuk ikut turun tangan," tandasnya. (Gol/OL-09)

BERITA TERKAIT