27 November 2019, 09:50 WIB

Amendemen Dilakukan Sesuai Kebutuhan


Putra Ananda | Politik dan Hukum

MI/Susanto
 MI/Susanto
Ketua Fraksi MPR Partai NasDem, Taufik Basari.

KETUA Fraksi MPR Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) menyebut proses amendemen UUD 1945 harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasional. Saat ini setiap fraksi yang ada di MPR terus melakukan komunikasi antarfraksi untuk menentukan hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam amendemen UUD 1945.

"Kita tidak ingin amendemen sekadar ingin melakukan amendemen. Tapi kita ingin melihat apakah memang ada kebutuhan," tutur Tobas.

Menurut Tobas, Fraksi NasDem di MPR akan melihat partisipasi publik dalam melakukan proses amendemen. Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga telah menyatakan untuk melakukan amandemen secara menyeluruh.

"Maksud menyeluruh dalam arti kita harus tetap membuka kesempatan untuk me-review melakukan evaluasi setiap pasal-pasal yang ada dalam draf UUD 1945 untuk membahas kembali," ujarnya.

NasDem, dikatakan Tobas, akan membuka diri untuk berdiskusi mengenai norma-norma konstitusi, terutama diksui bagian kebangsaan. NasDem menginginkan agar proses wacana amendemen dapat melibatkan berbagai pihak, mulai tokoh masyarakat, akademisi, hingga para tokoh-tokoh bangsa.

"Oleh karena itu, mengenai substansi tidak bisa mendorong maunya NasDem atau maunya salah satu partai saja. Amendemen ini harus menjadi kemauan bersama," paparnya.

Di sisi lain, politikus Partai Gerindra Fadli Zon menilai perpanjangan masa jabatan presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dia menolak masalah ini masuk amendemen UUD 1945.

"Usulan itu sangat berbahaya dan bisa membuka kotak pandora, orang bisa bicara bentuk negara apakah kesatuan atau federasi," kata Fadli.

Fadli menyebut periode kepemimpinan presiden saat ini, maksimal dua periode atau hingga 10 tahun, sudah pas. Ia tak mau masa jabatan presiden kembali seperti Orde Lama. "Sudahlah jangan bermain-main dengan itu mungkin memori di tahun 1963, jadi presiden seumur hidup. Kan dulu pernah ada TAP MPR (Ketetapan MPR) tentang presiden seumur hidup," ujar dia.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai wacana penambahan masa jabatan presiden tak relevan. Pembahasan tersebut pun bukan hal mendesak.

MI/MOHAMAD IRFAN

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro.

 

"Karena bagaimanapun juga kita harus menjadi bangsa yang taat pada konstitusi," kata Zuhro. (Uta/P-1)

BERITA TERKAIT