27 November 2019, 08:00 WIB

Gerakan Pencapaian Komitmen dan Target NDC Indonesia


Mediaindonesia.com | Humaniora

MI
 MI
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

PADA bulan Oktober 2019, para pemimpin dunia berkumpul di kantor pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di New York, Amerika Serikat, dalam acara Climate Action Summit. Para pemimpin dunia diminta untuk menyampaikan program nyata, bukan hanya sebatas komitmen, dalam menghadapi darurat iklim menyongsong batas waktu awal dimulainya implementasi kesepakatan Paris di tahun depan, yaitu tahun 2020. Kesepakatan yang telah ditetapkan di tahun 2015 mewajibkan negara untuk membatasi kenaikan rata-rata suhu global dibawah 2 derajat celcius dari tingkat pre-industrialisasi dan melakukan upaya pembatasan dibawah 1,5 derajat celcius. Pada kesempatan tersebut delegasi RI yang dipimpin oleh bapak Wakil Presiden, Bapak Jusuf Kalla, menyampaikan bahwa “Kita tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim. Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkret dan realistis.”

Indonesia telah menetapkan komitmennya melalui ratifikasi Paris Agreement dengan UU No. 16 tahun 2016 dan menyampaikan NationallyDeterminedContribution (NDC) dengan target penurunan emisi Gas RumahKaca (GRK) sebanyak 29% dari BAU 2030 dengan upaya sendiri, dan sampai dengan 41% apabila terdapat bantuan internasional serta meningkatkan resiliensi terhadap dampak perubahan iklim melalui upaya-upaya adaptasi. Dokumen First NDC yang disampaikan kepada dunia internasional ini telah disetujui oleh Bapak Presiden yang disampaikan melalui Surat Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 3 November 2016. NDC Indonesia hanya akan tercapai melalui partisipasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam keseluruhan tahap implementasinya, sejak awal perumusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta sampai pada pelaporan untuk menjaga kaidah transparansi sebagaimana dimandatkan dalam ParisAgreement. Partisipasi aktif pemerintahan daerah, dunia usaha, lembaga keuangan dan masyarakat yang merupakan bagian dari NonPartyStakeholders (NPS) dalam implementasi Paris Agreement, memegang peranan penting dalam mewujudkan target NDC Indonesia. Komitmen Indonesia di tingkat global, harus diterjemahkan menjadi aksi nyata sampai ke tingkat tapak dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Pada tingkat nasional untuk dapat memberikan gambaran lengkap pencapaian komitmen dan target pencapaian NDC kepada masyarakat nasional dan global, telah dibangun Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). SRN PPI berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dan mengelola data dan informasi aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, baik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, inisiatif swasta, kelompok masyarakat dan kegiatan mitra internasional yang berlokasi di Indonesia.

Terjadinya peningkatan jumlah aksi yang dicatat dalam SRN PPI melalui berbagai skema kegiatan, baik mitigasi, adaptasi, proklim dan REDD+, mencerminkan semakin banyak pihak-pihak yang telah melaksanakan kegiatan terkait dengan pengendalian perubahan iklim. Diharapkan dengan adanya penambahan jumlah kegiatan diikuti dengan peningkatan kualitas untuk setiap jenis aksi yang dilaksanakan sehingga upaya pengendalian perubahan iklim akan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

 

BERITA TERKAIT