26 November 2019, 16:29 WIB

Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 7%, Asalkan..


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
 MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% asalkan dibarengi dengan pertumbuhan investasi double digit (di atas 10%) dan terjaganya tingkat konsumsi di kisaran 5%.

"Kontribusi pertumbuhan ekonomi harus stabil di 5%, investasi harus tumbuh double digit dikisaran 12%-13%. Itu diperlukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di level 7%," kata Ani sapaan karib Sri Mulyani pada Seminar Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB) Summit di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11).

Ia menambahkan, setelah masa krisis pada 2008 silam, pertumbuhan investasi di Indonesia terus mengalami penurunan. Oleh karenanya pemerintah terus melakukan berbagai pembenahan untuk mendorong pertumbuhan investasi.

Reformasi birokrasi dan peraturan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan ikilm usaha dan investasi yang lebih baik lagi. Upaya itu juga beriringan dengan penyusunan skema omnibus law cipta lapangan kerja dan perpajakan yang direncanakan akan diserahkan ke parlemen dalam waktu dekat.

"Selama ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kebijakan berbeda terkait perizinan investasi. Ini yang menyulitkan investor masuk. Banyak investor juga yang mengeluhkan birokrasi. Pemerintah mengupayakan simplifikasi perizinan agar investor mudah masuk ke Indonesia," terang Ani.

Omnibus law merupakan konsep yang dicetuskan pemerintah untuk meniadakan peraturan penghambat investasi dan menyederhanakan peraturan yang berkenaan dengan dunia usaha, investasi, lapangan pekerjaan hingga perpajakan.

Baca juga: Omnibus Law Perpajakan Masuk Tahap Harmonisasi

Pada omnibus law cipta lapangan kerja misalnya, setidaknya lebih dari 70 undang-undang atau sejumlah pasal dalam 70 UU itu telah diidentifikasi dan akan disederhanakan oleh pemerintah.

Nantinya, omnibus law cipta lapangan kerja ini akan mencakup penyerdehanaan perizinan berusaha, pengenaan sanksi (menghapus pidana), ketenagakerjaan, administrasi pemerintahan, pengadaan lahan, persyaratan investasi, kemudahan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, kemudahan berusaha, kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi.

Selain itu, dalam omnibus law cipta lapangan kerja, akan dimasukkan pula hal-hal terkait reformasi ketenagakerjaan yang meliputi 6 aspek.  Di antaranya yakni upah minimum, outsourcing, pekerja asing, uang pesangon, jam kerja dan sanksi.

Sementara di omnibus law perpajakan, terdapat beberapa poin penting yang ada dalam skema omnibus law bidang perpajakan yakni diubahnya UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada UU KUP, pemerintah akan meringankan sanksi pembetulan SPT tahunan atau masa, utamanya bagi mereka yang kurang bayar atau dalam masa pembetulan SPT.

Poin berikutnya ialah pemerintah akan menurunkan sanksi denda untuk faktur pajak yang tidak dibuat atau faktur pajak yang tidak disetorkan tepat waktu. Sanksi denda akan diturunkan menjadi 1% yang sebelumnya 2%.

Selanjutnya pemerintah akan memberikan relaksasi untuk kredit pajak bagi pengusaha kena pajak (PKP). Saat ini, pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan nantinya bisa dikreditkan. Ini diberikan kepada pengusaha yang selama ini bukan PKP dan saat ini berstatus PKP.

Di UU PPh, pemerintah juga akan menurunkan tarif PPh Badan secara berskala menjadi 20% pada 2023 mendatang. Dengan kata lain, tarif PPh Badan akan turun sebesar 5%.

Sementara untuk perusahaan yang go public, pemerintah akan menurunkan PPh Badan hingga 8% secara berkala hingga 2023 menjadi 17% yang semula 25%.

Kemudian Penghapusan PPh atas dividen dalam dan luar negeri. PPh atas dividen akan dihapuskan, apabila dividen yang dimaksud ditanamkan dalam bentuk investasi di Indonesia.

Peraturan perpajakan juga akan dibuat konsisten seiring dengan fasilitas-fasilitas insentif seperti tax holiday, super deduction tax, PPh untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan PPh untuk Surat Berharga Nasional (SBN) di pasar internasional dimasukkan dalam RUU omnibus law perpajakan ini.

Sementara di sisi UU PPN, Pemerintah juga akan menjadikan perusahaan digital seperti Google, Amazon, Netflix dan lainnya yang serupa untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN kepada otoritas pajak untuk menghindari penghindaran pajak.

Dengan demikian, ke depan definisi Badan Usaha Tetap (BUT) tak lagi didasarkan pada kehadiran fisik. Artinya, meskipun perusahaan digital tidak memiliki kantor cabang, mereka tetap mempunyai kewajiban pajak. Pemerintah akan menggunakan skema significant economic presence terkait hal ini.

Teranyar, pemerintah juga akan memasukkan UU Pajak Daerah dan UU Pemerintah Daerah ke dalam rancangan omnibus law perpajakan. Hal itu ditujukan untuk mengatur agar pemerintah pusat menetapkan pajak daerah secara nasional.

Melalui skema omnibus law perpajakan, pemerintah akan memiliki kepastian untuk memberikan insentif kepada para pelaku usaha dan investor. Di saat yang sama, pelaku usaha dan investor akan mendapatkan insentif dari pemerintah.

Beberapa insentif yang diberikan yakni Tax Holiday, Tax Allowance dan Super Deduction Tax. Insentif tersebut diharapkan mampu menarik investor domestik maupun internasional untuk berusaha di Indonesia. (A-4)

BERITA TERKAIT