26 November 2019, 08:25 WIB

Tegal Terima DIPA Rp695,7 M dan Siap Bersinergi dengan Provinsi


Supardji Rasban | Nusantara

MI/Supardji Rasban
 MI/Supardji Rasban
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono (kanan) menerima simbolis DIPA

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah, mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp695,71 miliar. DIPA tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rp17,8 miliar, DBH bukan pajak Rp1,070 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp512,93 miliar, Dana Alokasi Khusus Disik (DAKD) Rp82,039 miliar, Dana Alokasi Non Fisik (DANF) Rp71,135 miliar dan Dana Intensif Daerah (DID) Rp10,654 miliar.

Penyerahan DIPA tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaiman Sah di Gedung Gradhika Bhakti Praja komplek Gubernur Jawa Tengah, Senin (25/11).

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengaku siap melaksanakan apa yang disampaikan Ganjar.

"Kota Tegal dapat bersinergi dengan Provinsi Jawa Tengah, karena tahun 2020 alokasi APBN dari Pemerintah Pusat dapat digunakan untuk melaksanakan program dan pembangunan Kota Tegal dengan lancar," ujar Dedy.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaiman Sah menyebut 2020 sebagai jangka menengah pertama menuju pencapaian visi Indonesia maju 2045. Sehingga APBN 2020 difokuskan pada akeselerasi daya saing melalui inovasi dan menguatkan sumber daya manusia.

"Tentunya APBN 2020 diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang mencapai minimal 5,3% dengan tingkat kemiskinan dengan sasaran 8,5-9% dan tingkat ketimpangan 0,375%," terangnya.

Baca juga: Pencairan Anggaran Dipastikan tidak Telat

Sulaiman menuturkan fokus belanja APBN 2020 Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif dalam bidang penguatan SDM yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, birokrasi yang siap melayani dan bebas korupsi, serta antisipasi ketidakpastian.

"Di Jawa Tengah difokuskan pada fungsi pendidikan yang memiliki alokasi terbesar sebanyak Rp10,96 triliun yang menempati porsi sebesar 26,79%," ungkap Sulaiman.

Sulaiman menambahkan sesuai dengan kebijakan fiskal 2020 yaitu pembangunan sumber daya manusia. Anggaran tersebut naik 8,45% ketimbang alokasi DIPA 2019. Sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp70,156 triliun atau naik 8,17% ketimbang 2019.

Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut sesuai arahan Presiden yang jelas serta clear, seluruh persoalan di daerah selesai dengan baik.

"Presiden sudah menjelaskan secara baik bahwa tidak ada yang saling gigit, tidak ada yang mencari persoalan," ucap Ganjar.

Ganjar juga mengapresiasi bupati/wali kota yang sudah berkerja luar biasa, karena Provinsi Jawa Tengah di kabupaten/kota, paling menarik untuk investasi seluruh dunia.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo menitipkan beberapa hal kepada para pemimpin daerah pertama, perhatikan tata ruang.

"Karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan," jelas Ganjar.

Kedua, bagaimana mengelola Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meninjau ulang regulasi-regulasi yang mengekang. Agar masyarakat yang ingin mengurus persoalan identitas bisa dilayani dengan baik dan termasuk investasi.

"Kalau ini bisa dilakukan, maka problem-problem yang ada di daerah ini kita lah yang menyelesaikan dan itu secara agregat akan baik untuk pemerintahan di Indonesia," pungkasnya.(OL-5)

 

BERITA TERKAIT