25 November 2019, 22:12 WIB

Pemohon Uji UU MD3 Perbaiki Permohonan


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

MI/ Susanto
 MI/ Susanto
Ilustrasi: persidangan di Mahkamah Konstitusi

SETELAH sidang pemeriksaan pendahuluan dua minggu lalu, perkara bernomor 66/PUU-XVII/2019 disidangkan kembali di Mahkamah Konstitusi (25/11). Tercatat sebagai pemohon ialah Sidik, Rivaldi, dan Erwin Edison. Ketiganya berprofesi sebagai advokat. Ketiganya mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon rupanya telah melakukan beberapa perubahan yang disarankan majelis. Pada sidang sebelumnya, Hakim Konstitusi Anwar Usman menyarankan agar pemohon memperjelas gugatan berkenaan dengan gugatan formil atau gugatan materiil.

Salah satu pemohon Sidik mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperbaiki permohonan sebagaimana disarankan. Pemohon memfokuskan pengajuan gugatan pada uji formil terkait pembentukan UU MD3.

"Pertama mengenai permohonan itu sendiri. Kami pada akhirnya memilih pengajuan formil Yang Mulia, sebagaimana dapat dilihat di perihal permohonan ini," ujar Sidik saat sidang.

Pemohon juga melakukan perbaikan terkait tahapan penyusunan UU MD3 yang diduga menyalahi prosedur yang diharuskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

"Selanjutnya menggenai tahapan-tahapan mana yang dianggap terjadi pelanggaran prosedur dalam pembuatan UU MD3 ini, kami juga sudah uraikan mulai dari halaman 11, yaitu pada tahap perencanaan, kemudian pelanggaran itu juga terjadi pada tahap penyusunan, halaman 14," lanjut Sidik.

Selain itu, para pemohon juga meakukan perbaikan terkait jangka waktu yang dibutuhkan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang yakni 45 hari terhitung setelah UU tersebut dimuat dalam lembaran negara. Pemohon juga menguraikan tautan kepentingan Pemohon dengan UU yang dimohonkan pengujian formalitasnya.

"Kami juga sudah baca. Menggenai apa yang dinasehatkan oleh majelis sudah dilakukan oleh para pemohon," sambut Hakim Konstitusi Anwar Usman yang menjadi ketua sidang usai mendengar paparan pemohon.

Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

"Hasil dari sidang pendahuluan ini oleh panel akan melaporkan hasilnya ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana kelanjutan dari perkara ini? Para pemohon tinggal menunggu pemberitahuan dari kepaniteraan," pungkas Anwar Usman sebelum menutup sidang. (OL-8)

BERITA TERKAIT