26 November 2019, 02:20 WIB

Tahun Depan, Pajak Berbasis Kewilayahan


MI | Ekonomi

ANTARA
 ANTARA
Dirjen Pajak Suryo Utomo

DIREKTORAT Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tengah menggodok skema penerimaan pajak berbasis kewilayahan. Pengerjaan skema itu dikebut agar segera bisa diimplementasikan tahun depan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, hal itu dilakukan pihaknya untuk mengejar target penerimaan pajak pada 2020 yang nilainya dinaikkan menjadi Rp1.861,8 triliun.

"Ke depan mungkin akan kita arahkan ke penguasaan kewilayahan untuk 2020. Di 2020, moda kerja kita cuma insentifikasi dan eksistifikasi, tidak ada yang lain. Cuma caranya mungkin yang akan berbeda," jelas Suryo di Jakarta, kemarin.

Penerimaan pajak berbasis kewilayahan, sambungnya, ialah untuk menjaring dan menambah jumlah wajib pajak. Teknisnya, peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tiap wilayah akan dimaksimalkan.

Misal, jika di satu KPP terdapat tiga kecamatan dan lima kelurahan, penyampaian informasi pengawasan ihwal aktivitas dan jumlah wajib pajak dilaporkan secara rutin berjenjang.

Dengan pelibatan dari elemen paling bawah, Suryo berharap aktivitas kena pajak diikuti dengan wajib pajak akan meningkat. Pasalnya, selama ini masih terdapat beberapa wajib pajak yang aktivitas kena pajaknya belum tercatat.

Hal itu sekaligus menegaskan, penegakan hukum yang dilakukan Ditjen Pajak akan berdasarkan informasi dan data yang valid.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Irawan, menyebutkan untuk mendapatkan data dan informasi valid soal data keuangan, pihaknya akan membentuk satuan tugas.

Melalui satgas tersebut, pihaknya dapat mengetahui pendapatan seseorang, jumlah saldo di rekeningnya, termasuk apakah orang tersebut telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau belum.

"Tata kelola benar-benar prudent supaya jangan salah, sudah dibentuk tim satgas dari kantor pusat, kanwil sampai KPP. Sudah jalan kira-kira dari juni 2019," terang Irawan. (Mir/E-2)

BERITA TERKAIT