25 November 2019, 20:01 WIB

Pemprov DKI Targetkan APBD Disahkan 11 Desember


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

Antara/Hafidz Mubarak A
 Antara/Hafidz Mubarak A
Sekda DKI Jakarta Saefullah

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 dilakukan pada 11 Desember.

Target itu mundur dari awalnya 30 November. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan mundurnya pengesahan APBD 2020 dari target awal disebabkan adanya masa transisi pascapemilu serentak.

Sementara itu, draf Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020 telah diserahkan pada DPRD DKI sejak 5 Juli lalu.

"Barusan sudah disepakati bahwa paripurna APBD itu tanggal 11 Desember. Makanya tadi saya ingatkan supaya jadwal yang tadi kami sepakati itu harus ditepati bersama, baik eksekutif maupun legislatif," ungkap Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11).

Saefullah pun sudah menegaskan pada jajaran SKPD agar tidak mengadakan perjalanan dinas luar kota (PDLK) selama APBD belum disahkan.

Baca juga : PDIP Tolak Keras Revitalisasi TIM

"Kalau kami di eksekutif, tidak ada izin keluar sebelum APBD beres. Jadi semuanya harus hadir dan taat mengikuti jadwal itu dengan baik," tegasnya.

Di sis lain, menurut Pemprov DKI Jakarta masih aman dari sanksi Kementerian Dalam Negeri apabila APBD disahkan tepat 11 Desember.

Mundurnya target pengesahan pun bukan disengaja karena alotnya proses pembahasan melainkan adanya masa transisi pascapemilu.

"Kalau kita menghitung dari akhir Agustus maka 60 hari tepatnya jatuh di Oktober. Maka seharusnya saat itu KUAPPAS sudah disetujui dan 30 November sudah sepakat APBD. Tapi karena ada pergantian maka mundur ke 11 Desember," ungkapnya.

Ia pun optimistis, APBD DKI tidak akan berakhir menggunakan peraturan gubernur seperti yang pernah terjadi pada 2016.

Sebelumnya pada 2015 pembahasan Rancangan APBD 2016 berjalan alot saat masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Ada perbedaan pendapat hingga pembahasan berjalan alot sehingga membuat tidak tercapainya kesepakatan soal anggaran. Akibatnya, hingga Januari 2016, APBD DKI tidak kunjung disahkan.

Dampaknya, Kemendagri memberikan sanksi ditundanya gaji bagi kepala daerah beserta anggota DPRD DKI serta APBD menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya melalui payung hukum pergub dan bukan perda.(OL-7)

BERITA TERKAIT