25 November 2019, 18:58 WIB

Restitusi Meningkat, Penerimaan Pajak Loyo


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
 ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi

DIREKTUR Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal membeberkan alasan rendahnya penerimaan pajak hingga Oktober 2019.

Tercatat penerimaan negara dari sektor perpajakan higga Oktober 2019 hanya Rp1.018,47 triiun atau 64,56% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,56. Realisasi penerimaan pajak tersebut hanya tumbuh 0,23%, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama hingga 16,21%.

Yon mengungkapkan, rendahnya penerimaan pajak itu didasari oleh tiga faktor utama, pertama yakni meningkatnya restitusi pajak. Pada poin ini, lanjutnya, telah jauh diprediksi sebelumnya.

"Kita sudah prediksi sebelumnya. Tiga komponen restitusi pertumbuhanya signifikan, yang pertama berasal dari kegiatan restitusi dipercepat, memang yang kita yakini bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah tentunya sudah kita duga dan sudah kita prediksi dari awal diresmikan," terang Yon dalam sebuah diskusi di Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

Meski begitu Yon menuturkan saat ini pertumhuhan restitusi pajak berada di level 65% relatif menurun dibanding bulan-bulan sebelumnya yang mencapai 78%.

Faktor kedua yakni masih terjadinya ketidakpastian ekonomi global maupun domestik yang cenderung kian melemah. Penerimaan pajak makin tertekan lantaran menurunnya aktivitas ekspor dan impor.

"Penerimaan PPN dan PPh impor kita itu hampir 18% dari total penerimaan kita. Target pertumbuhanya kalau dari APBN kita 2019 kemarin itu tumbuhnya sekitar 23% faktanya pertumbuhanya minus 7%," terang Yon.

Faktor utama lainnya yang menjadi faktor rendahnya penerimaan pajak ialah harga komoditas yang belum menunjukkan perbaikan signifikan. Perbaikan terjadi pada komoditas sawit namun itu baru dapat ditransmisikan ke penerimaan Desember mendatang.

Oleh karenanya, ia optimis penerimaan pajak di November dan Desember akan membaik lantaran perubahan yang juga menunjukkan perbaikan.

Belum lagi penerimaan pajak PPn Pasal 21 relatif stabil dikisaran 10%. Hal itu menurutnya merupakan tanda adanya aktivitas perekonomian yang masih terbilang baik.

"Artinya kita belum melihat signifikasi penghentian hak kerja (PHK) besar-besaran yang tercermin ke pemerimaan kita. Walaupun terjadi perubahan patern penyetoran yang tadinya usaha di Jakarta geser ke Semarang, tetapi kan pajaknya masih di indonesia. kecuali kalau ada pengusaha dari Batam pindah ke Vietnam, baru itu, tetapi secara agregat kita tidak melihat itu sebagai hambatan," jelas Yon.

Selain itu harapan untuk meningkatkan penerimaan pajak masih dapat terlihat dari peningkatan perdagangan lantaran trennya meningkat positif mulai Oktober. Hal itu diiringi pula dengan meningkatknya geliat jasa transportasi yang juga berkembang positif.

"Overall, kita melihat secara umum penerimaan masih tertekan memang masih disebabkan dari kondisi makro ekonomi dibandingkan dengan faktor internal kita," tutur Yon.

"Kalau dilihat sekali lagi di dalam dua bulan terkahir mudah-mudahan melihat track yang terjadi di bulan Oktober ini, kita akan melihat di bulan November dan Desember nanti ada perbaikan di dalam konteks penerimaan sehingga kita dapat meminimalisir resiko penerimaan yang tidak tercapai," pungkas Yon. (OL-4)

BERITA TERKAIT