25 November 2019, 05:00 WIB

Omnibus Law Atur Pajak E-Commerce


M ilham Ramadhan | Ekonomi

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.
 ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.
Mensesneg Pratikno (kanan) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Seskab Pramono Anung (kanan) di sela rapat terbatas 

PEMERINTAH telah membahas draf mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dalam skema omnibus law.

Salah satu kelompok yang dibahas yakni bidang pemajakan perdagangan sistem elektronik atau e-commerce.

"Di dalam RUU ini kita akan menyampaikan bahwa subjek pajak luar negeri, kalau kita lihat seperti Netflix dan lain-lain yang selama ini subjek pajak luar negeri, dapat memungut dan menyetor dan melaporkan PPn-nya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta,akhir pekan lalu.

Pemerintah telah mengadakan rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Joko Widodo membahas Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Menkeu menambahkan bagi badan usaha tertentu yang tidak berada di Indonesia, namun beraktivitas dan menghasilkan pendapatan di Tanah Air, mereka tetap bisa menjadi subjek pajak luar negeri yang memiliki kewenangan untuk memungut, menyetor, serta melaporkan kepada otoritas perpajakan di Indonesia.

Untuk pengenaan pajak penghasilan maupun pajak transaksi elektronik yang dilakukan subjek pajak luar negeri tersebut diatur sebagai badan usaha tetap.

"Jadi walaupun mereka tidak ada di sini, karena kegiatannya menghasilkan nilai ekonomi itulah yang diatur sebagai basis untuk perpajakannya. Dalam hal ini akan diatur dalam peraturan pemerintah,"kata Sri Mulyani.

Tujuan dari omnibus law perpajakan ialah memberi landasan hukum yang lebih tegas dan kuat sehingga pelaksanaan kebijakan perpajakan mendorong pembangunan ekonomi.

Pemerintah akan merumuskan draf final omnibus law perpajak-an serta melakukan harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM.

"Kita harap untuk bisa mendapat surat presiden untuk disampaikan ke DPR dalam waktu yang segera. Kita harapkan pada Desember sudah bisa kita sampaikan ke DPR sehingga bisa dibahas secara prioritas," tandas Sri Mulyani.

Satgas Kadin

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengaku tengah mengebut masukan bagi penyusunan omnibus law.

Ia menyebut pihaknya mendapatkan perintah langsung dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto serta mulai membentuk Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law. April 2020 diharapkan omnibus law ini sudah bisa dirampungkan.

" (Draf omnibus law) dibawa ke DPR Januari 2020 dan rencana nya April sudah bisa selesai," ujar Rosan seusai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, pekan lalu.

Satgas ini akan me-review dan memberikan masukan kepada Menko Airlangga. Pembahasan akan disesuaikan dengan 11 kluster yang ada dan terdiri dari penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus. (Hld/Ant/E-1)

BERITA TERKAIT