24 November 2019, 20:23 WIB

Kementerian LHK Kirim Balik 883 Kontainer Sampah Plastik Impor


Deri Dahuri | Humaniora

Istimewa/KLHK
 Istimewa/KLHK
Tim Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun, dan Berbahaya (PSLB3) mengunjungi Desa Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan langkah tegas terkait sampah impor plastik yang masuk dengan cara menyusupkan ke barang-barang impor berupa bahan baku kertas dan scrap plastik.

Penyelundupan sampah dari luar negeri tersebut sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan salah satunya dimanfaatkan pelaku industri kecil sebagai pengganti bahan bakar produksi karena harganya lebih murah.

Untuk mencegah penyeludupan sampah ini terjadi lagi, KLHK telah mengirim balik 883 kontainer sampah plastik ke negara asal yang diselundupkan para pelaku ke Indonesia.

Terkait sampah impor, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat concern tentang sampah dan limbah yang bisa meracuni manusia.

“Soal sampah yang bercampur dalam impor bahan baku industri kertas dan plastik,  bukan hanya soal melanggar undang-undang tapi soal ancaman untuk generasi bangsa,” tegas Menteri LHK kepada media di Jakarta, Minggu (24/11).

Lebih lanjut Siti Nurbaya menegaskan bahwa KLHK selalu bertindak tegas untuk mengatasi sampah impor seperti melakukan reekspor dan memperketat masuknya sampah impor dari negara lain. “Karena impor sampah jelas melanggar Undang-Undang No 18 tahun 2008 dan UU 32 Tahun 2009 dan pelakunya dikenai sanksi pidana.”

“Saya menugaskan tim Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun, dan Berbahaya  (PSLB3) kembali ke lapangan setelah bulan Mei dan Juni lalu mereka bekerja melakukan pemeriksaan ke lapangan,” jelas Menteri LHK.

“Kali ini saya minta dibantu dilengkapi dan meminta bantuan para ahli untuk meneliti persoalan sampah tersebut baik di Desa Bangun Mojokerto maupun Desa Tropodo, Sidoardjo, Jawa Timur, termasuk hal-hal dan masalah dioksin yang sudah meresahkan masyarakat. Kami juga akan me lihat nanti kebenarannya dari hasil studi,” papar Siti Nurbaya

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal Tahar, menegaskan bahwa Indonesia melarang impor sampah dari negara lain. Namun selama ini, beberapa pengusaha mengimpor sampah dengan disusupkan dengan barang impor berupa bahan baku kertas dan scrap plastik.   

“Dari 2.194 kontainer yang masuk, kami sudah kirim balik (reekspor) 883 kontainer. Kami tegaskan pada negara pengirim, bahwa Indonesia bukan tong sampah,'' tegas Direktur Pengelolaan Sampah, Novrizal Tahar pada media, Minggu (24/11).

Pemanfaatan sampah plastik impor oleh sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)  ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Menindaklanjuti perintah Menteri Ligkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, pada akhir pekan lalu, kata Novrizal, pihaknya memimpin tim khusus merespons dugaan kontaminasi dioksin sebagai dampak penggunaan sampah plastik impor untuk bahan bakar pembuatan tahu dan telor.

Turut dilibatkan dalam tim ini para peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Fakultas Teknis Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.

Mereka mengunjungi Desa Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari tinjauan lapangan, unit usaha masyarakat memang masih menggunakan bahan bakar dari sampah plastik.

Namun, jumlah tumpukan sampah plastik untuk bahan bakar sudah berkurang dibandingkan dengan kondisi pada bulan Juli 2019 lalu. Ditengarai pasokan sampah ini berkurang berkat langkah reekspor, perubahan regulasi, serta pengawasan yang semakin ketat oleh pemerintah.

KLHK juga akan segera melakukan riset dengan melibatkan para ahli guna menjawab keresahan masyarakat, khususnya terkait isu dioksin pada telur dan tahu yang diproduksi menggunakan bahan bakar sampah plastik.

Tim juga berdialog dengan sekitar 20 pengusaha tahu dari 36 pengusaha yang ada. Diwakili kepala desa, para pengusaha UMKM ini menyadari bahwa bahan bakar dari sampah plastik tersebut berdampak pada lingkungan dan masyarakat.

Para pelaku usaha inipun mengaku siap beralih dari bahan bakar sampah plastik menjadi bahan bakar kayu atau alternatif lainnya.

Sebagai percontohan, di desa itu sudah ada satu unit alat yang digunakan untuk pembuatan tahu dan hanya bisa menggunakan bahan bakar kayu bekas. Alat itu tidak bisa menerima bahan bakar plastik dan harganya lebih murah secara operasional.

Untuk itu pelaku UMKM mengharapkan bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan solusi tungku bakar untuk pembakaran tahu yang lebih ramah lingkungan.

Terkait hal ini KLHK akan berkoordinasi bersama Kemendagri, Kementerian PDT, dan pemerintah daerah terkait kebijakan untuk penyelesaian desa-desa yang masih memanfaatkan sampah limbah plastik, mengingat aktivitas masyarakat dengan memanfaatkan sampah tersebut sudah ada sejak 30-40 tahun lalu.

''KLHK segera akan mengkaji secara lebih intensif aspek sosial dan teknis berkaitan dengan masalah ini, sekaligus merumuskan solusi, dengan melibatkan para ahli. Nantinya hasil kajian tersebut akan jadi referensi mengambil langkah-langkah setrategis selanjutnya,'' kata Novrizal.(OL-09)

BERITA TERKAIT