24 November 2019, 16:15 WIB

Smart ASN 4.0 akan Ubah Pola Lama Birokrasi


M Iqbal Al Machmudi | Ekonomi

MI/RAMDANI
 MI/RAMDANI
Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Umum Pemprov DKI Jakarta kembali beraktivitas pada hari pertama masuk kerja di Balai Kota, Jakarta

GURU Besar dan Dekan Fakultas Ilmu Administratif Universitas Indonesia Eko Prasojo menilai Smart ASN 4.0 yang digemborkan pemerintah akan merubah pola lama dalam birokrasi agar kinerja setiap ASN lebih efektif dan efisien.

"Smart ASN adalah cara kerja yang lebih efisien dan efektif dengan bantuan teknologi yang konvergen seperti IT, robot, dan nano. Dengan cara ini, banyak sekali pola lama birokrasi yang harus berubah atau dipaksa berubah," kata Eko kepada Media Indonesia, Minggu (24/11).

Karenanya, smart ASN tersebut menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan menghadapi perubahan revolusi industri 4.0. Dengan begitu pemerintah harus bersiap dengan berbagai kebijakan menghadapi hal ini.

Menurutnya, smart ASN tersebut memiliki banyak manfaatnya seperti waktu kerja yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih berorientasi kinerja.

"Smart ASN membutuhkan syarat flexi time, indikator kinerja yang terukur dan flexi working space. Saat ini, ASN belum punya indikator kinerja yang terukur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)," ujar Eko.

Baca juga: Implementasi Single Identity Number Tingkatkan Rasio Pajak 19%

Kendati demikian, SKP ASN harus lebih dibuat detail dan terukur. Jika tidak sulit flexi time dan flexi space diterapkan.

Saat ini SKP ASN masih sulit dibuat karena masih banyak instansi pemerintah tidak punya key performance indicator (KPI).

"Banyak instansi yang tidak memiliki KPI karena tugas pokok dan fungsinya saat ini tidak nyambung dengan KPI Presiden," cetusnya.

Yang harus kita lakukan pemerintah saat ini ialah membangun manajemen kinerja organisasi dan individu ASN.

Selain itu, merombak organisasi, rombak program kerja, dan adanya kegiatan pemerintah yang berbasis indikator kinerja yang lebih jelas.

"Jadi sebelum dilaksanakan smart ASM 4.0, pemerintah harus membuat ukuran kinerja yang jelas baik program maupun organisasi," ungkapnya.

Selain itu, Smart ASN 4.0 harus disokong dengan teknologi untuk mendukung pelaksanaannya. Bagaimana misalnya fasilitas IT untuk bekerja secara daring seperti Vidcon, online working dan lainnya.

"Sayangnya, teknologi tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah. Perlu dipilih dulu mana profesi pekerjaan yang bisa dijadikan pilot projek bekerja di rumah," tutupnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT