24 November 2019, 08:20 WIB

Kedepankan Dialog Atasi Radikalisme


Nur Aivanni | Politik dan Hukum

Dok. NasDem
 Dok. NasDem
Staf Khusus Menkominfo Zulfan Lindan.

SETIAP kementerian/lembaga negara perlu membina kalangan internalnya untuk menangkal gejala radikalisme.

Staf Khusus Menkominfo Zulfan Lindan mengatakan sebaiknya setiap instansi perlu menggunakan pendekatan dialog ketika mengetahui ada pegawainya yang mempunyai pikiran radikal.

“Pembinaan-pembinaan mesti dilakukan. Jangan langsung mengambil tindakan yang reaktif. Kominfo akan melakukan pembinaan. Sudah beberapa kali melakukan dialog dengan ASN di internal supaya mereka lebih mengerti,” katanya dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Dalam upaya melawan radikalisme, menurutnya, tidak bisa menggunakan pendekatan security, tetapi yang harus digunakan ialah pendekatan psikologi, politik, dan komunikasi. Dengan pendekatan itu bisa dilakukan analisis sebenarnya, seperti apa dasar pemikiran dari orang yang radikal.

“Karena itu, Kominfo akan mengambil peran dari sudut keadilan, hak asasi. Kita tidak bisa lakukan langkah-langkah yang instruktif atau sampai tindakan security,” jelasnya.

 

Dimensi radikalisme

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah untuk menyamakan pemahaman mengenai definisi radikalisme. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Kami berharap pemerintah cermat. Kalau akan ada kebijakan soal antiradikalisme misalnya, pemerintah satukan suara dulu, yang dimaksud radikalisme itu apa,” katanya.

Selama ini, kata dia, setiap pejabat di kementerian memberikan pernyataan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. “Menko Polhukam beda, Menteri Agama beda, BNPT beda, polisi beda, Mendagri beda,” katanya.

Hal senada dikatakan ­tokoh Muhammadiyah, Din ­Syamsudin, yang menyebutkan sebenarnya kata radikalisme mengandung dua pengertian, yaitu yang berdimensi positif dan negatif. “Kata radikalisme merupakan sebuah istilah yang kemudian berubah menjadi paham, -isme, dan pada dasarnya mengandung dua dimensi, yaitu dimensi yang positif dan negatif,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta. 

Radikalisme mengandung arti positif karena sesuai dengan akar kata radikal, yaitu radik atau akar, yang berarti seseorang atau sekelompok orang yang berpegang teguh pada nilai-nilai secara mendasar. “Mengakar, berpegang pada akar keyakinannya. Itu positif. Nah, ini agama-agama mengajarkan demikian,” katanya.       

Seseorang yang mengatakan NKRI harga mati dan negara Pancasila final ialah contoh sikap radikal yang mengandung pengertian positif karena itu kesepakatan kebangsaan.

Namun, kata radikalisme bisa mengandung arti negatif jika seseorang merasa dirinya paling benar sendiri, sedangkan orang lain atau kelompok lain di luar kelompoknya dianggap salah.

“Menyalahkan, mengafirkan orang itu sikap radikal yang bersifat negatif. Jadi, saya kira perlu ada kejernihan, ­klari­fikasi tentang itu,” katanya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa radikalisme tidak hanya bermotif agama, tetapi bisa juga ada motif-motif nonagama, seperti sekulerisme dan liberalisme.

“Itu ada di dunia ini. Radi­kalisme sekuler itu antiagama karena sekulerisme itu hidup manusia kini dan di sini. Tidak ada nanti dan di sana. Itu bertentangan dengan agama,” katanya. (Ant/P-4)

BERITA TERKAIT