22 November 2019, 18:05 WIB

Gugatan Terhadap Myanmar, Pilihan Beradab


Baharman | Politik dan Hukum

MI/Baharman
 MI/Baharman
Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya

GUGATAN terhadap Myanmar yang diduga melakukan genosida terhadap etnis Rohingnya sejak 2016 dinilai sebuah langkah maju dan pilihan beradab.

Materi gugatan setebal 46 halaman yang dilayangkan 11 November 2019 oleh Republik Gambia itu didukung 57 negara anggota Organisasi Islam Dunia (OKI).

Sedangkan Pemerintah Myanmar menunjuk Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin delegasi untuk menghadapi persidangan pemeriksaan pertama pada 10 Desember 2019 nanti.

Menurut anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, rencana Myanmar tersebut sebagai langkah maju dan pilihan yang beradab. Dia menilai langkah menghadapi gugatan di pengadilan adalah langkah beradab dan harus menjadi preseden dalam menyelesaikan permasalahan hukum, termasuk hukum internasional.

''Sudah cukup lama mereka saling bantah di media massa dalam kasus Rohingya ini. Myanmar membantah telah melakukan genosida dengan alasan memberantas separatis. Sementara pihak lain menuduh telah terjadi pembantaian massal. Masalah kemanusiaan yang demikian ini tidak akan selesai dengan hanya saling berbantahan. Membuktikan di pengadilan adalah langkah yang beradab,'' ujar Willy di Yogyakarta, Jumat (22/11).

Menurut Willy, kasus Rohingya telah menjadi perhatian Indonesia, tidak terkecuali bagi DPR. Upaya-upaya kemanusiaan, aktif dilakukan Indonesia di forum-forum internasional terkait isu ini. Tidak terkecuali mengupayakan bantuan dunia internasional untuk dapat memasuki wilayah konflik.

''Marzuki Darusman pernah menjadi pimpinan tim pencarian fakta PBB di kasus Rohingya. Ini adalah bukti kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Indonesia. Kasus ini adalah kasus kemanusiaan maka perlu dicari jalan untuk menyelesaikannya. Bukan dengan mengembangkan narasi-narasi kebencian yang justru akan memperkeruh permasalahan,''ucapnya.

Apalagi saat ini, tambahnya, Indonesia tengah menjadi anggota Dewan HAM PBB. Posisi ini, menurut Willy, dapat meningkatkan peran aktif Indonesia dalam upaya perdamaian dunia, tidak terkecuali kasus Rohingya ini. (OL-11)

BERITA TERKAIT