22 November 2019, 06:00 WIB

Jokowi Ingatkan Tata Kelola BPJS agar Diperbaiki


(Mal/Rif/H-1) | Humaniora

 ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz
  ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz
 RATAS PROGRAM KESEHATAN NASIONAL

PRESIDEN Joko Widodo kembali mengingatkan agar manajemen tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) diperbaiki. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait kesehatan nasional di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Kepala Negara mengatakan, berdasarkan laporan terakhir yang diterima, cakupan kepesertaan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah mencapai 222 juta jiwa. Jumlah itu meningkat tajam jika dibandingkan dengan di 2014, yakni 133 juta jiwa.

Dari total 222 juta jiwa, lanjut Jokowi, sebanyak 96 juta jiwa merupakan masyarakat yang tidak mampu. Mereka digratiskan oleh pemerintah alias tidak perlu membayar iuran. Pemerintah, ujar Jokowi, juga telah mengeluarkan dana sekitar Rp115 triliun untuk menunjang JKN-KIS hingga 2018.

Jumlah itu belum termasuk iuran yang disubsidi pemerintah daerah, yaitu 37 juta jiwa dan TNI-Polri 17 juta jiwa, total sekitar 150 juta jiwa."Ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS Kesehatan terus dibenahi dan diperbaiki," tegas Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah inovatif dalam mengedukasi masyarakat akan gaya hidup sehat. Selain itu, Presiden meminta agar regulasi yang berbelit, yang menjadi hambatan bagi pengembangan industri farmasi nasional, segera dipangkas sehingga industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat mendapat obat dengan harga terjangkau. "Laporan yang saya terima, 95% bahan baku obat masih bergantung pada impor. Ini sudah enggak boleh lagi dibiarkan berlama-lama," tegasnya.

Perihal keberadaan program JKN, Direktur The SMERU Research Institute, Widjajanti Isdijoso, menyebutkan salah satu tantangannya ialah masih rendahnya kepesertaan dari segmen kelas menengah. "Dari sejumlah segmen peserta JKN, peserta kelas menengah yang masuk ke peserta mandiri bukan upah jumlahnya memang jauh lebih sedikit, yakni kurang dari 30% dari peserta penerima bantuan iuran," ujarnya.

Makanya sedang dicari cara menciptakan insentif untuk pembayaran iuran reguler dan bertanggung jawab karena masih banyak perilaku membayar iuran ketika mereka membutuhkan. Karena itu, diperlukan model skema yang lebih pas.

Ia membenarkan saat ini sejumlah lembaga penelitian terus mencari terobosan dan mempermudah cara agar meningkatkan kepesertaan. (Mal/Rif/H-1)

BERITA TERKAIT